Global. 27 january 2010 10:00

Gerakan Prodemokrasi Sumatera Utara menilai pemerintahan SBY- Boediono beserta elite politik busuk gagal melaksanakan amanat penderitaan rakyat Indonesia.

"Kita minta SBY-Boediono turun dari jabatannya," kata Koordinator Ligitasi PBHI Sumut Maruli M Purba di sela konferensi pers Gerakan Prodemokrasi Sumatera Utara, mengenai aksi yang akan dilakukan Kamis (28/1), yang diikuti 34 elemen gerakan mahasiswa dan kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sumatera Utara di Sekretariat PBHI Sumut Jalan Sawi Medan Selasa (26/1).

Ke-34 elemen gerakan mahasiswa dan LSM itu PBHI Sumut, KPS, Bakumsu, Walhi Sumut, Kontras Sumut, KKSP, Bitra Indonesia, Kotib, SMI, SBMI, SBBSU, GRI, Rumah Politik Andalas, KKP HAM 65, Pergerakan Indonesia, PPRM, Suluh Muda Indonesia, SPI- Sumut, FPTR, KP- PPBI, YPRP, Jarak Perempuan Sumut, Hapsari, SSRC Sumut, SMI Cabang Medan, FMN, Barsdem, Gemaprodem, Barani, KDAS, Rumah musik, LMND, PRM, PMKRI Cab. Medan.

Menurut Maruli, aksi menuntut SBY dan Boediono turun dari jabatannya tersebut dikarenakan kedua pemimpin negeri ini telah gagal dalam mendorong perubahan pada nasib bangsa ini. Mereka menilai setiap kebijakan SBY dan Boediono merupakan praktik kebijakan titipan kapitalis.

Sebab, tidak ada perubahan secara signifikan selama lima tahun baik dari massa SBY- JK hingga program 100 hari pemerintahan SBY- Boediono. "Ini sangat membuktikan bahwa pemerintahan SBY- Boediono telah gagal," katanya.

Pada massa era SBY-JK terdapat program 100 hari perubahan pada negara ini, namun hingga massa pemerintahan selesai, tidak ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kasus buruh PT. WRP Buana Multi Corpora, dan karyawan Hotel Soechi yang tak kunjung selesai.

Kemudian pemberlakukan UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing, di mana status pekerja/buruh dianggap sebagai budak dengan mekanisme kerja kontrak (Outsourching), harian lepas dan PHK yang semena-mena.

Di samping itu ketidakjelasan kasus Bank Century yang membuktikan bahwa kekuatan politik lebih mempengaruhi kedaulatan hukum. "Ini membuktikan bahwa pemerintahan SBY- Boediono gagal membawa perubahan pada bangsa ini. Itu masih segelintir persoalan yang tidak sanggup diselesaikan oleh pemimpin negeri ini," ungkapnya.

Untuk itu, dalam aksi menyikapi program 100 hari pemerintahan SBY- Boediono, seluruh komponen gerakan rakyat dan mahasiswa akan turun ke jalan untuk menuntut Presiden dan wakil presiden untuk turun dari jabatannya. Aksi yang akan digelar pada Hari Kamis nanti, rencananya akan menitik kumpulkan massa di lapangan mereka dengan target sasaran gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubernur dengan jumlah massa di perkirakan sekitar 10.000 orang.

Menyikapi rencana aksi besar-besaran pada hari Kamis nanti, Kapoltabes Medan Kombes Imam Margono ketika di konfirmasi di ruangannya mengaku telah siap untuk melakukan pengamanan terhadap aksi tersebut.

Dengan menurunkan sekitar 800 personil yang akan ditempatkan di titik-titik yang menjadi sasaran aksi, seperti kantor gubernur, DPRD Sumut, Pengadilan negeri Medan serta tempat pemerintahan lainnya.

Kapoltabes berharap aksi yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan tertib, sehingga tidak bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya (pengguna jalan). "Kita berharap, pelaku aksi tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kegiatan aksi itu, sah-sah saja dilakukan oleh masyarakat, namun jangan menimbulkan kerugian bagi orang lain," ungkap dia.

Yusrizal | Global | Medan