Penggusuran di wilayah perkotaan yang dilakukan atas nama pembangunan adalah salah satu bentuk pengabdian pemerintah negara ini terhadap orang-orang yang memiliki modal besar, dengan mengendahkan rakyatnya mereka melegalisasi penggusuran yang tidak sama sekali manusiawi, memang tak bisa dipungkiri kota memerlukan perbaikan-perbaikan prasarana namun perencanaannya, pembiayaannya, dan cara-caranya serta cara mereka menggusur rakyat selalu mengorbankan rakyat miskin.

Warga gg. Musayawarah yang terletak di Jl Pangeran Diponegoro kota Samarinda ini merupakan merupakan salah satu contoh tindakan penggusuran tidak manusiawi yang dilakukan oleh Pemerintah kota Samarinda melalui Instansi Satpol PP yang merupakan alat represif pemerintah kota ini telah beberapa kali melakukan pembongkaran, pengrusakan fasilitas umum, serta pemukulan terhadap warga terakhir satpol PP melakukan pembongkaran kembali Pada tanggal 01 Oktober 2009 di gg. Musyawarah tanpa basa-basi dan tanpa adanya Surat perintah pembongkaran dari Pemkot Samarinda bahkan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT setempat, tindakan semena-mena ini telah menimbulkan kerugian materi dan moril bagi warga yang bertempat tinggal di Musyawarah tersebut selain pengrusakan terhadap tempat tinggal dan tempat ibadah tindakan tersebut memberikan guncangan Sikologis bagi anak-anak warga, jika seperti ini siapa yang akan bertanggung jawab?

Tidak terimanya warga oleh tindakan Satpol PP tersebut ditambah lagi oleh statement kepala Satpol PP kota Samarinda (Abdul Chair) pada salah satu harian media cetak yang mana dia menyatakan bahwa pembongkaran yang dilakukan beserta anak buahnya pada kampung Gg. Musyawarah adalah tindakan yang benar dikarenakan Gg. Musyawarah adalah tempat Warga Kumpul Kebo dan Tempat Para Gepeng. Pernyataan ini menambah geram warga Gg. Musyawarah sehingga puncaknya pada tanggal 05 Oktober kemarin Warga meminta pihak DPRD Tk II agar dapat memfasilitasi untuk pertemuan antara Warga dan Beberapa Instansi yang terkait dengan masalah pembongkaran di gg. Musyawarah.

Namun pertemuan dengan beberapa anggota DPRD Kota dan warga pada saat itu tidak membuahkan hasil dikarenakan alasan dari Dewan sendiri yang pada waktu itu diwakilkan oleh lintas Fraksi menyatakan kalau mereka sebenarnya tidak bisa memutuskan untuk sementara ini karena kami (kata anggota dewan) belum dilantik sehingga aspirasi warga sementara kami tampung dan kami akan bahas persoalan warga ketika kami telah dilantik dan kami akan menghubungi salah satu tokoh warga untuk mengundang pertemuan yang di inginkan warga. Namun sayangnya pasca pelantikan kemarin pun anggota dewan tidak ada sama sekali menghubungi salah satu warga yang telah dipercayakan untuk berkoordinasi dengan Dewan. Hal ini menurut warga tidak dapat didiamkan karena jika masalah ini tidak secepatnya diselesaikan Satpol PP akan semakin menjadi-jadi melakukan pembongkaran terhadap kampung yang sudah 40 – 50 tahun lebih warga telah menempati dan tinggal di atas tanah tersebut. Oleh sebab itulah kami kembali turun kejalan bersama dengan beberapa organisasi demokratik lainnya untuk menuntut hak kami dan menagih janji yang telah disampaikan oleh anggota DPRD kota samarinda.

TUNTUTAN KAMI :

1. Menolak Segala Bentuk Penggusuran Yang Semena-Mena.
2. Sertifikasi Sekarang Juga.
3. Ganti Rugi Atas Tindakan Pembongkaran Atas Pemukiman Warga.
4. Tindak Tegas Abdul Chair (kepala Satpol PP) Atas Tindakan Anarkisme dan Tindakan Tanpa Prosedural yang telah dilakukan Terhadap Warga.

Kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat yang akan tergusur agar BERSATU, BERJUANG untuk melawan ketidakadilan ini karena kita berhak untuk hidup sejahtera ditanah dan dinegeri sendiri.
Hidup Persatuan Rakyat.

Samarinda, 13 Oktober 2009

Ttd

Solidaritas Rakyat Anti Penggusuran

1. Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM) KALTIM
2. Forum Persatuan Masyarakat gg. Musyawarah (FPWM) Samarinda
3. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM) Samarinda
4. Front Perjuangan Buruh Indonesia-Politik Rakyat Miskin(FNPBI-PRM) Kaltim