Home National MENUNTUT: PENDIDIKAN HARUS GRATIS, BERKUALITAS, ILMIAH, MODERN DAN DEMOKRATIS!
Bookmark and Share
National
MENUNTUT: PENDIDIKAN HARUS GRATIS, BERKUALITAS, ILMIAH, MODERN DAN DEMOKRATIS! PDF
Written by Annaz   
There are no translations available.

 Annaz

JIKA INGIN JADI MANUSIA TERPELAJAR/BERPENDIDIKAN, MAKA JANGAN MAU PENDIDIKAN MAHAL!
MENUNTUT: PENDIDIKAN HARUS GRATIS, BERKUALITAS, ILMIAH, MODERN DAN DEMOKRATIS!

Indonesia (dengan kekayaan alam dan manusianya) adalah sebuah Nation yang tak layak menjadi bangsa rendahan, terbelakang, kalah. Sama sekali tidak bermaksud menjadi seorang Nasionalis, kami ingin mengatakan bahwa bangsa ini harus mandiri dan bangkit. Sebab musabab dari semua kemelaratan ini adalah sistem kapitalisme dengan kebijakan neoliberalnya, sistem yang memiliki sifat kepemilikan kekayaan oleh segelintir orang dengan merampas hak manusia lain dan tak memerdekakannya.

Berawal dari krisis ekonomi kapitalisme, maka segala bentuk subsidi harus hilang dari pasar. Mereka berkata bahwa: ”Subsidi akan membuat rakyat tidak mandiri, subsidi memboroskan negara, maka subsidi harus dihilangkan”.

Bukan baru sekali ini sistem tersebut menuai krisis, tapi sudah berkali-kali angin krisis ekonomi mendatangi sistem kapitalisme, membadai-terjang. Sedikit yang tercatat olehku, krisis tersebut terjadi pada:

- 1929, yang disebut sebagai The Great Depression, dimana bursa Wall Street jatuh, terjun bebas dari tanggal 24 s/d 29 Oktober 1929. Terjadi PHK besar-besaran, industri dan pertanian koleps/bangkrut.

- 1960 s/d 1970an, dinamai dengan Oil Shock, minyak menjadi langka dan mahal karena negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutunya akibat reaksi dukungan AS terhadap Israel dan harga minyak dilipatgandakan oleh negeri-negeri arab.

- 1997, krisis melanda wilayah Timur(Asia). “Pertumbuhan ekonomi 7 % s/d 8 % per tahun, Asian Miracle, Asia macan ekonomi dunia...!!” Kalimat-kalimat tersebut datang dari mulut para ekonom neoliberal, pujian demi pujian diucapkan oleh para pejabat IMF selama puluhan tahun. Tapi sayang, mimpi itu lenyap, badai datang lagi, porak porandalah arsitektur keuangan neoliberal. Mata uang Bath(Thailand)jatuh terhadap dollar. Industri di negri-negri Asia, terutama yang berbahan baku impor dan modalnya diperoleh dari hutang luar negeri, gulung tikar. Puluhan juta buruh kehilangan pekerjaan akibat PHK massal. Harga-harga melambung bahkan sampai 100%. Di Indonesia nilai rupiah merosot drastis sebesar 85%(antara Juli dan Februari 1998, bahkan pernah nilai rupiah menyentuh angka Rp.16.000 per 1 US dollar), inflasi sebesar 77,6% dari tahun sebelumnya, pendapatan per kapita merosot dari 1.200 US dollar menjadi 500 US dollar.

- 2008, kapitalisme kembali bangkrut sejak kejatuhannya yang terparah tahun 1997. Belum usai dari kesakitan, sistem busuk ini kembali sakit-sakitan. Yang terjadi adalah harga barang beredar tidak sesuai dengan harga sahamnya. Sehingga, di pasar saham terjadi penggelembungan nilai tanpa adanya barang yang beredar di pasaran. Lehman Brothers melaporkan kerugiannya sebesar AS$ 2.8 miliar dan terpaksa menjual $ 6 miliar dari keseluruhan aset keuangannya. Pada 9 September, Lehman melaporkan kerugiannya lagi yang sebesar $ 3.9 miliar, yang memangkas asetnya sekitar $ 130 miliar dari keseluruhannya kekayaannya yang telah mencapai $ 768 miliar. Kerugian Lehman juga berbarengan dengan kerugian bank-bank besar AS lainnya. Sejak awal 2007, sembilan bank komersil AS terbesar telah membukukan sebesar $ 323 miliar "aset bermasalah". Dengan demikian, kerugian tersebut telah menghilangkan keseluruhan keuntungan mereka sebesar $ 305 miliar (yang dilaporkan sejak 2004) .

Jika sudah krisis begini, maka negara akan melakukan penjualan aset-asetnya secara murah kepada asing(baca: privatisasi), pencabutan subsidi, deregulasi, utang, dll.

Bagi kapitalisme, tanpa uang jangan bermimpi menjadi manusia terpelajar/berpendidikan.

Dalam praktek riilnya di dunia pendidikan, neoliberalisme memiliki bentuk berupa Undang-undang Badan Hukum Pendidikan(UU BHP). Undang-undang tersebut merupakan peringatan kepada semua orang miskin(yang menjadi mayoritas dunia)agar jangan sekolah/kuliah, kampus dan sekolah hanya diperuntukkan bagi yang bermilik(orang kaya). Jika duitnya pas-pasan, mereka(para orangtua)akan menyekolahkan anaknya di sekolah/kampus tak berkualitas, yang secara formal akan dipandang rendah oleh perusahaan besar kapitalis(dunia kerja), sehingga akan susah dalam mencari lowongan pekerjaan. Hal diatas, oleh masyarakat awam sering diistilahkan dengan kalimat: ”Ada harga, ada kualitas”, semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka akan mendapatkan kualitas yang sempurna. Istilah ”ada harga, ada kualitas” adalah sebutir pasir bukti dari jutaan pasir kejahatan yang dihasilkan sistem kapitalisme. Picik...!!

Kejahatan kapitalisme dalam rupa(sistem)pendidikan di Indonesia

Yang ingin kusoroti adalah tentang privatisasi yang hinggap pada dunia pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hal vital bagi tumbuh-kembangnya kemampuan yang cakap dari masyarakat dalam melakukan pengolahan potensi diri(kerja, befikir/berilmu pengetahuan) dan potensi alam untuk tujuan kesejahteraan bersama(baca: Tenaga produktif). Sehingga, kemajuan tenaga produktif masyarakatnya dipengaruhi oleh seberapa banyak ilmu pengetahuan yang diterimanya. Ketika pendidikan tidak terjangkau oleh masyarakat alias mahal, maka kualitas dan kapasitas masyarakat dalam mengolah alam dan dirinya akan semakin rendah.




Maka pendidikan tidak boleh mahal.
Kalimat tersebut bertentangan secara radikal oleh kepentingan kapitalisme/neoliberal. Pertentangannya ada pada kebijakan yang bernama privatisasi. Privatisasi adalah imbas dari kegagalan sistem ekonomi kapitalisme, sehingga dalam logikanya, kampus/sekolah harus mandiri secara keuangan, jangan selalu bergantung pada pemerintah. Dengan mudahnya kemudian pemerintah melepaskan tangan dari tanggungjawab atas mutu/kualitas pendidikan warganya. Rakyat ingin pandai, tapi negara melarangnya. Kebijakan negara yang mengesahkan UU BHP adalah bukti bahwa negara acuh terhadap kepentingan rakyat.

Pada awal diberlakukannya UU BHP tahun kemarin, gelombang demonstrasi dan aksi protes marak di jalan-jalan. Para mahasiswa, guru, dosen, karyawan lembaga pendidikan menganggap bahwa UU tersebut adalah produk hukum yang akan merugikan kepentingan mereka. Rakyat menolak Rancangan UU BHP, tapi kalah, Rancangan UU tetap disyahkan. Bencana komersialisasi pendidikan merambah semakin dalam, mematahkan kualitas dunia pendidikan Indonesia.

Pendidikan yang hanya berorientasi pada kebutuhan industri/kapitalisme.

Mahasiswa adalah “Buruh” dan kampus adalah “Pabrik”. Itulah gambaran yang mewakili rupa pendidikan di Indonesia(bahkan Dunia). Orientasinya adalah, setelah lulus para pesrta didik ini akan segera menjadi penggerak kapitalisme yang menghisap. Berbondong-bondong mendatangi perusahaan-perusahaan asing dan dalam negri, berlomba menjadi manajer, direktur, mengumpulkan harta yang banyak, gengsinya meningkat dan mereka mengabaikan kesejahteraan buruh, jauh dari watak sosial.

Kapitalisme membutuhkan para buruh untuk memutarkan baling-baling industrinya, begitu juga dengan para lulusan mahasiswa saat ini. Dengan adanya krisis kapitalisme, maka perusahaan-perusahaan besar para tuan modal satu-persatu merugi, bangkrut, gulungtikar akibat kesalahan yang ditimbulkan dari dalam dirinya sendiri. Kesalahan yang selalu ada(inhern)dalam tubuh kapitalisme ialah: Produksi memiliki watak sosial, tapi alat produksinya dimiliki individu. Oleh Marx dinyatakan dalam kalimat: ”Kapitalisme sedang menggali liang kuburnya sendiri”. Kesalahan itulah yang jadi awal penyebabnya. Saat ini memang benar terjadi banyak PHK, industri bangkrut, penganguran melimpah. Kepala Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) Aden Gultom mengatakan, jumlah penganggur terdidik terus bertambah sejak 2003 lalu.Ini didasarkan pada indikator pertambahan lulusan universitas atau setara diploma yang tidak memiliki pekerjaan. Mengutip data statistik penganggur menurut tingkat pendidikan, angka pengangguran terdidik lulusan universitas mencapai 626,6 ribu orang dari total penganggur 9,259 juta per Februari 2009. Angka ini meningkat dari total penganggur universitas periode Agustus 2008 sebanyak 598,3 ribu orang dari total pengangguran nasional 9,394 juta orang. Begitu juga penganggur lulusan setara diploma yang mencapai 486,4 ribu orang per Februari 2009, meningkat dari 362,7 ribu orang per Agustus 2008. Bandingkan dengan penganggur tidak terdidik yang tidak atau belum pernah tamat sekolah yang tercatat mencapai 60,3 ribu per Februari 2009, turun hampir dua kali lipat dari 103,2 ribu orang per Agustus 2008. Per Februari 2009, pengangguran lulusan universitas mencapai 12,95% dari total penganggur nasional, jauh di atas porsi pengangguran dengan tingkat pendidikan sekolah dasar ke bawah yang hanya mencapai 4,51%. “Masing-masing membengkak dari 10,94% untuk penganggur lulusan universitas dan penganggur dengan pendidikan SD ke bawah 5,83% di tahun 2004 lalu,”katanya.

Sejak dibukanya modal asing masuk ke Indonesia oleh Soeharto, saat itu pula serbuan gelombang investasi asing menghantam dermaga kemandirian ekonomi Indonesia yang sudah dibangun oleh Soekarno. Modal dari asing masuk. ”Selamat datang Tuan Modal...!”, kata bekas raja feodal yang kini jadi borjuis pengecut/elite-elite jahat. Privatisasi(terutama dalam dunia pendidikan)ternyata sudah ada sejak tahun 1999 dengan adanya perubahan status perguruan tinggi negri menjadi BHMN lewat Peraturan Pemerintah RI Nomor 61/Tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum. Pada awalnya terdapat 4 kampus percobaan yaitu: UI, UGM, ITB, dan IPB. Kemudian pada tahun 2000, bertambah lagi yaitu: UPI Bandung, Universitas Airlangga(Unair), Universitas Diponegoro(Undip), dan Universitas Sumatra Utara(USU). Tentunya bagi kampus-kampus lain hanya akan menunggu giliran saja untuk dijadikan lahan bisnis tanpa memperhatikan kualitas dan sistem pendidikannya(kuríkulum). BHP saat ini adalah samaran dari privatisasi dengan menggunakan konsep Nirlaba, dan berdalih membendung komersialisasi atau kapitalisasi pendidikan. Tapi kenyataannya tak sesuai rencana. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 76 dan 77 yang merupakan turunan dari UU Penanaman Modal Asing. Dalam perpres itu dengan jelas dinyatakan bahwa penanaman modal asing diperbolehkan sampai sebesar 40% bagi sektor pendidikan. Dengan demikian, konsep nirlaba yang dicantumkan di RUU BHP(saat itu masih Rancangan), tak lebih sebagai kepura-puraan agar terlihat demokratis dan melindungi pendidikan nasional. Selain itu, ada juga instrumen hukum yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan RPP tentang Pendidikan Dasar&Menengah, dimana kesemua produk hukum tersebut merupakan paksaan yang harus dibuat untuk memuluskan jalannya kepentingan neoliberal. Pemerintah abai terhadap rakyat, pemerintah tidak patuh terhadap paraturan diatasnya, melanggar UUD 45 yang mengharuskan rakyatnya mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Mari kita lihat pasal dan bunyinya :
UUD 1945 setelah diamandemen, mengatakan : Pada Pasal 31 Ayat (2), "Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Kemudian ditegaskan lagi pada : Ayat (4), "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Pada awal diberlakukannya BHMN tahun 1999 perkiraan kenaikan biaya kuliah mencapai 300% hingga 400%. Di Universitas Indonesia(UI), uang pangkal—Admission Fee(untuk peserta seleksi SPMB) sebesar Rp.5 Juta s/d Rp.25 juta, sedangkan untuk Program Prestasi Minat Mandiri(PPMM) Rp.25 Juta s/d Rp.75 Juta. Untuk Institut Tekhnologi Bandung(ITB) dikenakan Biaya Sumbangan dana Pengembangan Akademik mencapai Rp. 45 Juta. Itu belum termasuk biaya SPP dan kebutuhan lainnya. Begitu juga Universitas Gajah Mada (UGM), memberlakukan Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) yang besarnya bisa mencapai Rp.20 Juta untuk jalur SPMB dan Non-SPMB. Diatas adalah secuil kenyataan dari bobroknya pemerintahan Indonesia yang berada di jalur ekonomi neoliberal.

Janji yang diberikan pemerintah tentang alokasi APBN untuk anggaran pendidikan minimal 20% sampai saat ini hanya isapan jempol belaka, janji tak kunjung ditepati, rakyat masih banyak yang tidak bersekolah, kebodohan meluas, rakyat masih tidak berani menuntut, kalah. Pada tahun 2007 terdapat kesepakatan antara Pemerintah dan DPR tentang dana anggaran untuk sektor pendidikan hanya sebesar Rp. 51,3 trilyun (hanya 10,3 % dari total APBN), angka itu sedikit naik dari tahun 2006 yang sebesar Rp. 36,7 trilyun (9,1 % dari total APBN). Sepanjang tahun 2006 s/d 2009 alokasi anggaran pendidikan sebesar 210 trilyun, dimana angka tersebut jauh labih sedikit dibanding beban pembayaran utang luar negri. Alokasi pembayaran bunga utang dalam negri sebesar Rp. 38,84 trilyun, bunga utang luar negri Rp. 25,14 trilyun, cicilan pokok utang luar negri sebesar Rp. 46,84 trilyun. Jika ditotal, maka pembayaran utang luar negri telah menghabiskan 25,10 % dari total belanja negara yang berjumlah Rp. 441,61 trilyun, yang berarti juga memboroskan pendapatan negara sebesar 29,33%.

Data yang dikeluarkan oleh Human Development Index (HDI)/Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-111. Kemudian seperti misalnya kemampuan membaca, laporan yang dikeluarkan UNDP pada Human Development Report 2005, Indonesia menduduki peringkat 110 dari 177 negara di dunia. Bahkan yang lebih mencemaskan peringkat tersebut justru semakin menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 1997 HDI Indonesia berada pada peringkat 99. Lalu menjadi peringkat 102 pada tahun 2002, dan kemudian merosot kembali menjadi peringkat 111 pada tahun 2004. Nasib tragis menghampiri negri ini. Ironis.....!!

Angka-angka diatas adalah angka tanpa harapan bagi kemajuan kualitas pendidikan Indonesia. Seharusnya tidak begitu keadaannya pendidikan kita jika diingat bahwa letak geografis Indonesia sangat menguntungkan bagi kemakmuran rakyatnya, karena kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa kaya. Lihat saja pendapatan dari berbagai industri pertambangan asing di Indonesia seperti Exxon Mobil pada tahun 2007 berdasarkan laporannya, yang mencapai angka $ 40,6 Billion atau Rp3.723 trilyun serta Chevron di tahun 2007 mampu memperoleh keuntungan sampai $ 18,7 Billion atau Rp 171 trilliyun. Demikian pula dengan 137 pertambangan asing lainnya di Indonesia yang juga mengeruk keuntungan di negri berlahan subur ini. Bandingkan dengan keuntungan pemerintah dari hasil tambang yang telah dijual ke asing, tidak pernah menembus angka 3%. Tidak seharusnya negri ini miskin, karena sama sekali tidak memiliki alasan untuk itu.

Pemerintahan sekarang dan yang akan datang(SBY-JK dan SBY-Boediono) beserta seluruh elite politik busuk(Megawati, Prabowo, Wiranto, dll) bertanggung jawab atas rendahnya tenaga produktif(manusia nihil kualitas dan kapasitas)di negri ini, tak terkecuali juga seluruh parpol peserta pemilu 2009.

Rezim SBY-JK dan anggota DPR masa periode 2004-2009 akan berakhir masa jabatannya pada bulan september-oktober tahun ini, formasi rezim yang baru akan terbentuk. Di manakah mereka akan berfihak? Dalam sejarah, mereka belum pernah sedikitpun membela kepentingan rakyat dengan jujur dan tulus sepenuh hati, tanpa embel-embel Neoliberalisme. Pasangan capres/cawapres pemenang pemilu 2009, SBY-Boediono, mempunyai 13 program yang diandalkan dalam rencana kebijakannya kedepan. Seperti janji yang sering dikatakan elite politik, biasanya berdusta. Bukankah janji rezim SBY-JK 5 tahun yang lalu juga tak terpenuhi? Data-data telah menunjukkan bahwa mereka semua gagal dalam mensejahterakan rakyat, sebab jalan yang ditempuh adalah jalan neoliberal. Rakyat nihil kesejahteraan. Jika dilihat, sampai saat ini sama sekali tidak ada kehendak dari mereka(SBY-JK-Boediono-Meg

 

awati-Prabowo-Wiranto, dll)untuk melawan neoliberalisme. Mereka, (SBY-JK-Boediono-Megawati-Prabowo-Wiranto, dan seluruh elite politik)pun merupakan agen neoliberalisme yang selalu menggadaikan kekayaan alam negri ini, berikut juga dengan seluruh elite-elite negri ini, mereka adalah elite yang muncul karena berkhianat dari perjuangan rakyat. Mereka adalah cucu-cucu dari moyang feodal yang cacat sejak dalam kandungan–tak berkembang sempurna–seperti moyang eropanya yang kini menjadi besar menindas tak terkalahkan.

Elite politik yang lemah iman ’borjuis’nya, berlagak menjadi pembela rakyat, malah terjerumus dalam nasionalisme picik dan sempit. Demokrasi liberal diagung-agungkannya dengan cara menghaturkan sembah pada tuan modal yang datang, bersujud sembah seperti adat kerajaan yang menjijikkan dan purba(tempat mereka berasal), dimana manusia dipaksa menyembah kepada sesama. Para elite lebih berfihak pada neoliberalisme ketimbang menyayangi rakyatnya. Terbukti dengan puluhan kebijakan anti rakyat miskin yang dilegalkan dengan Undang-undang. UU BHP, UU PMA, UU PA, RUU Kelistrikan, dan lain lain dan lain lain.

Sedikit tentang perekonomian borjuis Indonesia.

Para pakar borjuis/ekonom liberal pun menyadari bahwa sistem ekonomi neoliberalisme telah gagal. Itu bisa dilihat dari uraian tentang RAPBN 2009 berikut ini yang ku kritisi dengan memakai analisa borjuis.

Bukti lain dari keberfihakan pemerintahan Indonesia kepada neoliberal adalah tentang penyusunan anggaran dalam RAPBN 2009 yang memiliki tujuan untuk melaksanakan MDG’s, dimana MDG’s adalah agenda neoliberal yang diterapkan untuk menutupi malu akibat krisis ekonomi kapitalisme sepanjah hayatnya. Semangat neoliberalisme yang dibangun oleh pemerintahan kita tertuang dalam tujuan pemerintah yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009 antara lain: mengupayakan penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat capaian sasaran Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015, untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6,2 persen di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia guna mempercepat penciptaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran menjadi 7-8 persen dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 12-14 persen pada tahun 2009.

Sementara, RAPBN 2009 memiliki resiko fiskal yang tinggi seperti ketidaksesuaian asumsi makro(karena krisis, dimana harga barang beredar tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya) . Hal itu tentunya sangat berpengaruh(terdeferensias i secara eksponen)terhadap proyek pembangunan infra struktur, resiko BUMN(privatisasi, sehingga modal dalam negri harus bersaing meskipun seringkali mati/koleps), ada juga resiko utang pemerintah(baik utang luar negri maupun utang dalam negri)dan resiko desentralisasi fiskal .
(Kebijakan desentralisasi fiskal, oleh para pakar borjuis dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang ‘demokratis’ dan memberikan ‘pelayanan’ masyarakat yang jauh lebih baik. Padahal praktik demokrasi yang ada sekarang adalah praktik demokrasi yang tidak sejati/semu/formal, demokrasi liberal, rakyat hanya terlibat ‘demokrasi’ ketika pemilihan umum, selebihnya rakyat tidak mampu berbuat apa-apa ketika pemerintah menyengsarakannya. Itulah wujud demokrasi tak sejati)

Program-program populis SBY-JK yang berupa BOS, BLT, PNPM, P2KP adalah program yang hanya bertujuan untuk meredam gejolak rakyat, sebagai sogokan atas kemarahan dari mayoritas rakyat miskin. Lagipula, program semacam itu adalah program yang sama sekali tak menyentuh akar persoalan kemiskinan di negri ini. Rakyat tidak tahu darimana dana yang mereka gunakan untuk ’menyogok’ kemiskinan. UTANG. Utang adalah jalan satu-satunya pemerintahan SBY sekarang dan mendatang. Dalam 4 tahun terakhir, pemerintahan Indonesia menambah utangnya dari 1.275 trilyun menjadi 1.667 trilyun. Itu berarti, utang bertambah 392 triliun dalam kurun waktu kurang 5 tahun. Angka yang sangat fantastis dari pemerintahan yang goblok.
Berikut jumlah total utang Indonesia (2001-2009):

Tahun Jumlah Utang
2001 Rp. 1263 trilyun
2002 Rp. 1249 trilyun
2003 Rp. 1240 trilyun
2004 Rp. 1275 trilyun
2005 Rp. 1268 trilyun
2006 Rp. 1310 trilyun
2007 Rp. 1387 trilyun
2008 Rp. 1623 trilyun
2009 Rp. 1667 trilyun (Januari)
Sumber : Perkembangan Utang Pemerintah 2001-2009




Perkembangan Utang Dalam Negeri Indonesia 2004-2009:

Tahun Jumlah Utang
2004 Rp. 662 trilyun
2005 Rp. 656 trilyun
2006 Rp. 748 trilyun
2007 Rp. 801 trilyun
2008 Rp. 906 trilyun
2009 Rp. 920 trilyun
Cat: Utang dalam negeri berbentuk Surat Utang Negara


Spektakuler, tak henti-hentinya aku takjub dengan kegilaan pemerintahan ini. Lalu kemana perginya kekayaaan alam kita? Kemana keringnya minyak bumi Indonesia yang melimpah? Dimana hilangnya ratusan trilyun keuntungan dari tambang perut bumi kita? Kita punya segalanya, kenapa harus utang? Pemerintah=Neoliberalisme. Siapapun presidennya, selama tak mampu keluar dari jebakan neoliberal, selama itu pula negara akan bangkrut. Jawaban satu-satunya yang mampu menyingkirkan neoliberalisme adalah KEKUASAAN PERSATUAN RAKYAT. PEMERINTAHAN RAKYAT MISKIN UNTUK SOSIALISME.

Kenapa rakyat tidak melawan/berontak? Kemana perginya gerakan mahasiswa? Yang bertanggung jawab atas masih rendahnya kesadaran rakyat untuk berjuang salah satunya adalah gerakan mahasiswa, mahasiswa harus dengan rela dan militan mentransformasikan ide-ide radikalnya pada rakyat, secara objektif, luaskan pendidikan-pendidikan politik progressif kepada rakyat, agar rakyat memiliki kepercayaan diri untuk menuntut haknya. Problem kepercayaan diri rakyat terletak pada kuantitas massa yang berjuang, semakin besar mobilisasi politik rakyat, maka akan semakin percaya diri mereka.

Bagaimana rakyat(terutama mahasiswa)melakukan upaya perlawanannya?

1. Kaum intelektual harus progressif dan radikal, harus selalu berada ditengah-tengah masa berjuang.

Masyarakat industri menjadi paling dominan dalam sistem produksi kapitalisme. Pabrik-pabrik membutuhkan ratusan ribu buruh yang siap dipekerjakan dengan jam kerja tinggi dan upah yang minim. Sejak tiarapnya gerakan mahasiswa radikal paska represifitas tentara orba, pembunuhan massal, penculikan dan di berlakukannya NKK/BKK, membuat para aktivis mahasiswa kehilangan elan gagasannya dalam aktivitas politik kritis. Menjadi mandul dan tumpul. Para aktivis mahasiswa opportunis memilih selamat dengan masuk ke dalam senat mahasiswa yang dikontrol ketat oleh negara melalui birokrasi kampus dengan segala aturan yang menjeratnya. Senat mahasiswa dilarang melakukan aktivitas politik, dilarang keluar kampus, menjadi pingitan orba. Sebagian aktivis yang masih teguh pendirian bergerilya di bawah tanah dalam ancaman todongan senjata dari tentara. Tentara, angkuh dan rakus atas kuasa. Maklumlah, tentara hasil dari pendidikan kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang, KNIL dan PETA. Tentara, santa bagi tuan modal, sundal bagi rakyatnya. Dalam pergulatannya, sejarah menyaksikan bahwa gerakan mahasiswa pernah bermesraan dengan ksatria bersenjata itu menggulingkan rezim Soekarno, atas perintah tuan modal.

Dia adalah gerakan mehasiswa angkatan 66. Kata Pramoedya: ‘Tidak ada yang berharga dari angkatan 66, tak perlu dibahas’. Mahasiswa merasa dirinya paling pahlawan dari yang lainnya, merasa ‘berhasil’ menumbangkan kekuasaan Soekarno, mereka tidak tahu siapa kawan mereka: tentara dan tuan modal. Mereka tidak tahu kekuatan apa yang akan bangkit setelah Soekarno tumbang. ‘Selamat datang’ kediktatoran militer, ‘selamat datang’ orde baru. Dan para mahasiswa tadi berbondong-bondong menduduki kursi senayan, menjadi kacung tentara dan modal. Langsung tidak langsung mereka juga bertanggung jawab atas pembantaian 3 juta manusia, pemenjaraan dan pembuangan ribuan anggota PKI, simpatisannya, bahkan orang-orang yang tak tahu menahu. Mahasiswa yang semacam itu––yang tak berdaya di hadapan tentara––adalah:

‘Mahasiswa-mahasiswa kanan di bawah naungan bekas Partai Sosialis, PNI-kanan, partai-partai Islam dan partai kiri yang berkhianat. Dalam demokrasi terpimpin, dengan derajat yang berbeda mereka mendengar sayup-sayup, membaca tanggung-tanggung bocoran-bocoran harapan-harapan Barat, modernisme, demokrasi liberal dan sosial-demokrasi. Termasuk juga di dalamnya adalah bocoran kediktatoran Stalinisme, yang mereka persiskan dengan demokrasi terpimpin’ .

Hingga akhirnya tumbanglah kediktatoran militer Orde baru. Gerakan rakyat dan mahasiswa pula yang menjatuhkannya, menjatuhkan kekuasaan ‘Ibu’ mereka sendiri yang melahirkannya menjadi begundal-begundal modal. Hempasan angin reformasi sempat sepoi-sepoi mendatangi atmosfir gerakan rakyat, tuntutan mereka adalah: Turunkan Soeharto, Reformasi sekarang juga, Cabut dwi fungsi ABRI, Bubarkan Golkar, dari beberapa tuntutan itu, yang terwujud hanya dia yang disebut paling awal. Soeharto ‘tumbang’, ABRI ‘kembali ke barak’ . Gerakan rakyat yang radikal mendapatkan angin segar dengan tumbangnya orba. Meskipun yang terjadi kemudian adalah demokrasi liberal(demokrasi a-la borjuis yang semu), tetapi ini sungguh kemenangan demokrasi, yang belum tuntas. Arus modal semakin bebas di pasaran, kompetisi para borjuasi mewarnai demokrasi di negri ini. Bagaimana nasib gerakan mahasiswanya? Muncul dan tenggelam dalam kepayahan merumuskan penyatuan isu. Gerakan ter(di)pecah belah. Pasar bebas a-la neoliberal menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis yang harus digerakkan oleh tangan-tangan pasar. Kampus kemudian merancang kurikulum yang diarahkan pada industri, mahasiswa semakin terdemoralisasi iman revolusinya. Penumpulan gerakan mahasiswa, diakibatkan oleh beberapa hal yaitu:

- Padatnya jam kuliah, banyaknya SKS yang harus ditempuh, presensi 75%. Sistem belajar-mengajar yang tidak demokratis juga menjadikan mahasiswa semakin pasif dalam dunianya. Hanya menerima mentah-mentah dari kurikulum yang tak pernah dibuatnya. Ketidakdemokratisan kampus dalam sistem belajar-mengajar, terlihat dengan tidak dilibatkannya mahasiswa/siswa dalam setiap proses pengambilan keputusan kampus/sekolah.

- Deideologisasi puluhan tahun oleh orde baru. Menjadikan gerakan mahasiswa kehilangan orientasi revolusionernya.

- Represi yang keras dan kejam membuat kebanyakan para aktivis demoralisasi masal.

- Orientasi cepat lulus dan kerja, ditanamkan sebagai doktrin yang diselipkan dalam kurikulum sekolah/kuliah.

Sebenarnya, dalam hal strategi taktik, tidak jauh beda antara gerakan mahasiswa dan gerakan sektor lain ataupun multisektor lainnya. Yang menjadi tantangan kita ialah, bagaimana meyakinkan para intelektual ini untuk sanggup membela kelas di luar dirinya, mentransformasikan ide-idenya, berjuang bersama massa. Gerakan mahasiswa yang berfikiran maju/revolusioner ataupun individu-individu revolusioner harus terus menerus mengupayakan mahasiswa lainnya agar memahami perjuangan multisektoral. Sesegera mungkin watak borjuis kecil harus dikikis dengan berorganisasi dan berjuang memperjuangkan proletar, tentunya dengan metode-metode proletar (boikot, pemogokan massal, aksi massa, pendudukan, vergadering, molotov)

Belajar dari pengalaman gerakan mahasiswa di Rusia. Pada tahun 1899 terjadi pemogokan seluruh mahasiswa Rusia yang melibatkan sekitar 2.500 orang. Aksi mogok ini merupakan titik balik yang penting dalam gerakan mahasiswa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kaum muda non-proletar menggunakan bentuk perjuangan proletariat dalam perjuangan, yang disebut dengan pemogokan. Meskipun tuntutan utama gerakan mahasiswa itu sendiri masih abstrak, yaitu tentang kebebasan individual . Jangan sampai kaum mahasiswa tersebut gagal dalam memahami sejarah kaum pekerja yang akan menjadi sandaran revolusinya. Jangan merasa sebagai ”pahlawan” dalam perjuangan massa. Tidak berlaku bagiku slogan-slogan agent of change/agent of social control, itu adalah slogan yang dilabelkan oleh orde baru pada gerakan mahasiswa/individu-individ unya waktu itu agar terlepas dari rakyatnya, menjadi gerakan mahasiswa ”menara gading”, aktivis salon.

2. Persatuan dalam Organisasi yang Revolusioner(politis, radikal, progresif, setara)

Kenyataan bahwa kemenangan rakyat untuk menggulingkan pemerintahan neoliberal dan merebut kekuasaan adalah dengan meningkatkan kualitas(tuntutan politis maksimal)dan kuantitas(mobilisasi politik dengan metode radikal)adalah benar adanya. Kewajiban dari perjuangan revolusioner dan memperbanyak mahasiswa progresif di bawah panji-panji revolusioner kerakyatan membuat itu menjadi penting untuk membongkar oportunisme borjuis kecil serta program-programnya yang ekonomis dan rendah bahkan tak politis.

Jika mereka(mahasiswa)didorong untuk dekat dengan kelas pekerja, dan menikmati dukungan tersebut, maka para mahasiswa dapat membangun kekuatan potensial dalam perjuangan revolusioner. Ini adalah tugas suci dari partai revolusioner untuk menjelaskan pada kelas pekerja tentang sekutu yang mereka punya, termasuk dikalangan para mahasiswa .

Organisasi mahasiswa yang meluas,cerdik, militan, yang mampu memimpin ide-ide revolusioner di dalam kampus adalah organisasi yang tinggi politik–memiliki tuntutan politis. Dengan membentuk dewan mahasiswa sebagai alatnya, membela kepentingan kaumnya di dalam kampus, simultan dengan pekerjaan itu, unsur termaju dari gerakan harus segera keluar dari kampus untuk menggamit sektor lain. Memassalkan ide-ide revolusionernya secara cepat .

Dengan kuatnya persatuan gerakan mahasiswa, maka privatisasi pendidikan, globalisasi, pencabutan subsidi, kenaikan harga BBM dan seabreg program neoliberal yang mencipta proletarisasi massal, mendapatkan momentumnya untuk dilawan. Semakin membesarnya kekuatan politik dan basis massa gerakan mahasiswa, maka tuntutan-tuntutan mahasiswa akan mudah dicapai. Dewan mahasiswa sebagai alatnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diatur kampus agar melibatkan keseluruhan mahasiswa. Dewan mahasiswa juga harus menentukan kebijakan kurikulum yang saat ini pro kepada neoliberal. Sehingga kontrol pendidikan berada di tangan mahasiswa. Ternyata tak cukup hanya itu, gerakan mahasiswa wajib meleburkan diri dengan sektor-sektor lain, bersama buruh dan petani serta kaum miskin perkotaan yang diorganisasikan dalam persatuan perjuangan.

Sekali lagi, PERSATUAN GERAKAN RAKYAT YANG MANDIRI lah jalan satu-satunya kemenangan proletar. Kekuasaan rakyat miskin–yang mayoritas–akan menjadi landasan bagi pembentukan pemerintahan demokratik, pemerintahan rakyat miskin untuk berkuasa, memenangkan demokrasi, karena itulah miliknya kemudian. Tahap objektif sejarah yang memang untuknya.

*********