Hidup Rakyat!

Pemilu sudah usai, Kota Palu kembali mengalami pemadaman listrik yang dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja oleh PLN yang memang tidak bertanggung jawab. Bahkan tidak tanggung-tanggung di bulan Ramadhan sekalipun. Pemadaman listrik yang datangnya tiba-tiba seakan sudah menjadi aksi teror bagi masyarakat kota Palu. Yang berbuntut pada kerugian-kerugian material seperti alat-alat elektronik rusak, aktivitas bekerja dan beribadah juga menjadi terganggu.

Alasan-alasannya pun selalu klasik; mesin rusak atau batu bara habis. Serta berakhir pada saling tuding menuding antara pemerintah dengan PLN. Padahal Pemerintah (pusat maupun daerah) dan PLN sama-sama harus bertanggung jawab dalam menyediakan listrik untuk rakyat!.

Sementara itu masyarakat terus membayar beban tetap dan biaya pemakaian setiap bulan. Jika menunggak, PLN akan dengan semena-mena memutuskan aliran listrik. Sungguh sangat tidak adil kalau di saat PLN tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya juga tidak dituntut. Buruknya Manajemen PLN yang tidak beres tentu sangat berhubungan pula dengan persoalan kepemimpinan di PLN yang tidak mampu menyelesaikan persoalan listrik di Kota Palu.

Di sisi lain PLN mampu menyediakan listrik bagi perusahaan swasta, termasuk papan reklame yang selalu menyala terang benderang (hitung saja berapa papan reklame di kota Palu ini). Tidak hanya itu, Tarif Dasar Listrik selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan Pemerintahan SBY-Budiono sudah merencanakan akan menaikkan TDL lagi karena subsidi listrik akan dihapuskan. Rezim lebih memilih membayar utang yang jumlahnya sampai hari ini sudah mencapai Rp1700 T, makanya banyak uang rakyat yang lari ke luar negeri, belum lagi adanya budaya korupsi yang merajalela.

Secara nasional memang terjadi krisis listrik yang disebabkan kurangnya pasokan energi karena harga minyak bumi dan batu bara yang mahal mengikuti pergerakan harga internasional yang terus naik. Padahal Indonesia yang kaya akan sumber daya alam migas dan batubara yang seharusnya mampu menyediakan pelayanan listrik murah dan berkualitas. Suatu hal yang lucu, jika negara ini harus mengalami pemadaman listrik atau yang kita sebut sebagai krisis listrik padahal Indonesia adalah penghasil panas bumi terbesar di dunia dengan total energi sebesar 40% cadangan dunia. Seharusnya Indonesia yang kaya akan sumber daya alam migas dan batubara mampu menyediakan pelayanan listrik murah dan berkualitas kepada rakyat. Namun di bawah pemerintahan SBY, kekayaan itu dirampok dan dijarah oleh korporasi asing.

Tercatat dari 130 Kontrak Karya pertambangan di Indonesia, 86,4% dikuasai asing. Bahkan Exxon Mobil Oil, salah satu perusahaan minyak AS saja pada tahun 2008 mampu membukukan keuntungan sebesar USD 45,2 Miliar atau bila dalam angka rupiah mencapai Rp433 Trilyun (kurs 1 Dolar=Rp9500). Jumlah ini lebih dari separuh penerimaan APBN 2009 yang sebesar Rp 847,7 trilyun. Coba bayangkan jika keuntungan itu digunakan untuk membiayai program-program sosialis untuk mensejahterahkan rakyat seperti pengadaan listrik murah, membuka lapangan pekerjaan dengan membangun industri nasional, termasuk migas, pendidikan dan kesehatan gratis dsb.

Di bawah pemerintahan yang menerapkan kebijakan neoliberalisme, yaitu serangkaian kebijakan yang didiktekkan oleh lembaga-lembaga donor internasional untuk menguasai dan menjarah kekayaan alam Indonesia. Rakyat seolah menjadi tamu di negerinya sendiri; menjadi kuli di tanahnya sendiri; menjadi miskin di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah. Tidak ada logika kesejahteraan rakyat di bawah neoliberalisme, yang ada adalah logika penjajahan modal yang mengakibatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial di mana-mana.

Rakyat merasakan pemadaman bergilir dan listrik mahal sedangkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dapat menjalankan mesin-mesin industrinya 24 jam/ hari dengan minyak, gas dan batu bara dari Indonesia yang elit-elit politiknya adalah kaki tangan penjajah modal asing.

Sebentar lagi DPR akan mensahkan Rancangan UU kelistrikan yang di dalamnya memberikan keleluasaan kepada swasta untuk menjadi produsen listrik dan pemerintah tidak mampu untuk menetapkan harga jual tenaga listrik kepada konsumen (RUU Kelistrikan, pasal 18: 4) hingga aturan adanya regionalisasi tarif. Artinya, negara akan benar-benar melepaskan tanggung jawabnya untuk menyediakan listrik murah kepada rakyat. Pemenuhan kebutuhan listrik untuk rakyat diserahkan kepada pemodal yang kebanyakan pemodal asing dan dilemparkan dalam mekanisme pasar. Sepertinya pemadaman listrik dengan alasan-alasannya itu memang adalah salah satu skenario untuk memprivatisasikan (swastanisasi) PLN. Langkah ini juga secara langsung mengkhianati UU 1945 pasal 33.

Listrik adalah sumber energi vital yang sangat dibutuhkan oleh rakyat sehingga seharusnya dikelola oleh negara di bawah kontrol rakyat, tetapi RUU Kelistrikan akan memuluskan privatisasi listrik atau dengan kata lain negara melimpahkan tanggung jawab pengelolaan listrik kepada pengusaha. Sementara kita ketahui, pemodal pasti berlogika untung. Tarif listrik juga akan mengikuti aturan main pasar atau mengikuti harga minyak dunia yang terus mengalami kenaikan. Artinya, rakyat akan dipaksa untuk membayar listrik dengan harga mahal jika RUU Kelistrikan diberlakukan.

Pemilu 2009 yang sudah usai pun sekali lagi tidak memberikan apa-apa bagi rakyat selain penipuan demi penipuan. Elit-elit maupun partai-partai pemenang Pemilu 2009 sudah selesai berlomba-lomba mendekati rakyat untuk mendulang suara. Habis manis sepah dibuang! Buktinya agenda-agenda neoliberal terus berjalan semakin masif membunuhi rakyat secara perlahan-lahan dengan berbagai perampasan hak-hak dasar rakyat. Setelah pemerintahan SBY-JK merampas hak rakyat miskin untuk sekolah dengan adanya UU Badan Hukum Pendidikan. Sekarang pemerintahan SBY-Budiono akan merampas hak rakyat untuk memperoleh listrik.

Untuk itu, kami dari Aliansi Masyarakat Anti Pemadaman Listrik (AMPEL) sebagai front yang independen dan menolak berkooperasi dengan elit manapun juga dan antek-anteknya, menyatakan sikap:

1. Stop Pemadaman Listrik di Kota Palu dan Seluruh Wilayah di Indonesia.
2. Meminta tanggung jawab Pemerintah Kota Palu dalam menangani krisis listrik di Kota Palu.
3. Boikot Pembayaran Listrik.
4. Ganti pimpinan PLN.
5. Tolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik.
6. Tolak Privatisasi PLN.
7. Tolak RUU Kelistrikan.
8. Listrik Murah dan Berkualitas untuk Rakyat

Demikianlah pernyataan ini sebagai wujud perjuangan membebaskan rakyat miskin. Sudah saatnya rakyat membebaskan dirinya dengan aksi massa. Hidup Rakyat!