Home Direction HAM 10 Desember
Bookmark and Share
Direction
HAM 10 Desember PDF
Written by Ganjar Krisdiyan   
There are no translations available.

GK  Sejarah pemikiran HAM juga merupakan pergulatan pemikiran dari kekuatan produktif yang direvolusionerkan oleh perkembangan kemajuan alat produksi. Peningkatan kemakmuran (kelimpahan hasil produksi/kekayaan material) mendorong terjadinya masyarakat berkelas (yaitu: masyarakat yang memiliki alat-alat produksi dan masyarakat yang tidak memiliki alat-alat produksi) yang semakin menuntut diakuinya hak individual bagi klas pemilik alat produksi.

Puncak pemikiran ini terjadi di Inggris ketika para Baron bergerak melawan kekuasaan absolut raja John I yang gemar menarik pajak yang tinggi, tanpa dilibatkan dalam proses politik (pengambilan keputusan). Konsep–hubungan kekuasaan dan warga negara— terus berkembang hingga pada satu fase dimana kekuasaan absolut monarkhi (dengan semua pemikiran konservatifnya) kehilangan keabsyahannya dan melahirkan konsep negara modern.

Namun apakah persoalan HAM kemudian selesai ketika lahir negara modern (demokrasi) ala’ John Locke? Tidak! kepemilikan pribadi sebagai sumber masalah HAM sama sekali belum hilang. Bagi golongan masyarakat tak bermilik pelanggaran atas hak-hak ekonomi-politiknya terus terjadi sepanjang sejarah peradaban masyarakat berkelas. Demokrasi Yunani –yang menaklukan Persia melahirkan kembali budak-budak yang ditaklukan memalui perang— adalah demokrasi bagi para minoritas atas mayoritas (semu). Pun seperti yang terjadi pada masyarakat modern, akumulasi kapital sebagai perwujudan kepemilikan pribadi telah melahirkan kemiskinan, kekerasan perang dan lain sebagainya.

Di Indonesia praktek pelanggaran HAM oleh negara terhadap rakyatnya terjadi lebih parah lagi, praktek demokrasi di Indonesia bahkan tidak bisa disamakan dengan praktek demokrasi semu di negara-negara maju, warisan sejarah feodalisme, kolonialisme, eforia perjuangan bersenjata dan perkembangan kapital di Indonesia (industrialisasi nasional) yang rendah melahirkan pemerintahan yang despotik –memiskinkan dan represif—.

Saat ini, ditengah-tengah praktek pemerintahan yang represif dan mengabdi pada modal kami menuntut:

1. Turunkan Harga Sembako
2. Pendidikan dan Kesehatan Gratis
3. Kenaikan Pendapatan dan Lapangan Pekerjaan
4. Perumahan, Air Bersih, Energi, serta Transportasi Murah dan Massal
5. UU Politik dan Pemilu yang Demokratis
6. Penulisah Sejarah yang Jujur; Mengembalikan Ingatan Sejarah Rakyat
7. Pengadilan Kejahatan HAM dan Pembubaran Komando Teritorial
8. Pengadilan dan Penyitaan Harta Soeharto/Kroni, dan Koruptor Lainnya
9. Kuota 50% Perempuan untuk Semua Jabatan Publik
10. Perbaikan Kerusakan Lingkungan

Agar semakin ada jaminan dalam menegakkan HAM yang sejati, maka tak ada jalan lain kecuali rakyat harus menggantikan pemerintahan borjuis dengan pemerintahan rakyat, yang akan menjalankan dan mengawasi industrilisasi nasional, yang akan dibiyai dari penghapusan utang, nasionalisasi industri tambang, penyitaan harta koruptor dll.

 
 

KPRM-PRD's Note

Origin of the Economy, Politics, and Culture Crisis of Indonesia.

A. 350 years Colonialism : Inheritance colonialism in Indonesia.
B. Stronghold defeat "socialism a la Indonesia" (citadel of mass mobilization-farm labor) in 1965 (which sought a way to build a democracy that Indonesia does not depend on the imperialist) to enable (i) of the New Order regime, and (ii) the capitalist economy that is not industrialized; and especially (iii) demolition achievements achievements-national democratic revolution in Indonesia during 1900-1965 at the top of the citadel of socialist defeat in 1965 (the people must learn the history of New Order). In other words, is a victory (a) the political elite to the dictatorship of democracy and mass mobilization (b) neo-colonialism.
C. Neo-liberalism: The failure of political regime and economic elites, neo-colonial country and defend the people from the globalization of neo-liberalism-which is the most malignant form of the new neo-colonialism, capitalism and the crisis of international significance increase profits from the investment-investment, so that require increased extortion.

Who fought furiously, who fought a half-hearted, and who their enemies?

Historically should note:
A. Social strength (strength class), which moves from period to period. Role of youth, a young intellectual, poor traders, laborers and farmers in the resistance against colonialism until 1949; the development of the movement "socialism a la Indonesia" the period 1949-65, and in resistance to the New Order in the phase.
B. History of who organize and fight for the idea (a) the mass action and (b) socialism a la Indonesia in all this period, which should also describe the figures and ideas, idea, and also a growing political organization.
C. The situation now.
Historically must described:
A. The strength of social (class) which is capable of and concerned with (proletarian and students, with the special position of the mass majority, that is, mass semi-proletarian and bourgeois small-impoverished and oppressed the poor, the city / town and village Marhaen)
B. Who is the enemy of the people in the country and why: the remnants of New Order, the military, reformis fake, fake nationalist, all of which stand at the top of the class interests of capitalists in the country with all the conflict-conflict. Who musah abroad: imperialistic, imperialist pemrintah-government, international financial institutions, MNC companies and international banks
C. Who strategic partners in and outside the country, both in class and organization. In explaining aspects of the organization in the country must be accompanied with a thorough explanation, sensitive, humble, but to the scientific situation fragementasi pioneering. Strategic partners prospective partners is unity.
D. Who tactical ally: this changed from time to time, can force the social (class or a part of a class), can be individuals or organizations.