Login Form
Visitor Come From...
Direction
| STALINISME, MAOISME, DAN REVOLUSI CINA (IV) |
 |
| Written by Doug Lorimer |
|
There are no translations available.
BAB II. REVOLUSI CINA YANG KE II (1925-1927) Kondisi kaum pekerja sedikit lebih baik daripada kaum petani. Pada bulan Januari, 1927, para buruh di dermaga Hankow menerima upah sebesar US$ 1.50 per bulan. Di pabrik tekstil, kaum perempuan dan anak-anak menerima 12 sen per hari. Rata-rata upah di bidang industri adalah US$ 10 per bulan. Sebelumnya pemerintah pernah melakukan survey mengenai kebutuhan minimum sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang, hasilnya: US$ 27.46. Pemogokan untuk mengurangi jumlah jam kerja kaum perempuan di industri sutra, dari 17 jam menjadi 12 jam, masih belum terjadi. Dominasi imperialis di Cina membantu memperkokoh kondisi tersebut. Pasukan dari penguasa Eropa, Jepang dan Amerika banyak berkedudukan di kota-kota besar Cina. Kapal-kapal perang asing berlayar di sungai-sungai besar dan berlabih di kota-kota yang terdapat di kedua sisinya. Para tuan tanah yang menjalankan kekuasaan Negara menerima senjata dan uang dari kekuatan imperialis, yang menguasai sebagian besar jalur kereta api dan perdagangan, serta memiliki hampir setengah dari industri kain katun, industri terbesar di negeri tersebut. Pada tahun-tahun sesudah perang dunia I, aksi pemogokan yang dilakukan oleh buruh perkotaan mulai berkembang pesat. Pada tahun 1918, tercatat telah terjadi 25 pemogokan di negeri tersebut, melibatkan kurang lebih 10.000 pekerja. Pada tahun 1922, terdapat 91 pemogokan, dengan melibatkan sekitar 150.000 buruh Konggres ke-4 Partai Komunis Cina, yang diselenggarakan pada bulan Januari, 1925, memutuskan untuk memberi perhatian pada gerakan buruh dan peran revolusioner kelas pekerja dalam revolusi demokrasi-nasional, yakni dengan pengeluarkan pernyataan ini:: Dalam negeri semi-kolonial Cina, kelas pekerja seharusnya tidak hanya memperjuangkan kepentingan kelasnya saja, namun juga ikut ambil bagian dalam revolusi nasional. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga harus mengambil kepemimpinan dalam revolusi nasional……Revolusi nasional tidak akan mencapai kemenangan jika semua kelas revolusioner tidak tergabung di dalamnya dengan segala kekuatannya dan memimpinnya. [diambil dari Jacques Guillermaz, A history of the Chinese Communist Party 1921-1949 (London, 1972), hal. 87-88] Pada tanggal 1 Mei, sebuah konferensi buruh nasional diselenggarakan dengan menghadirkan seluruh serikat buruh dari semua kota di Cina, yang total keanggotaannya mencapai 540.000 orang. Pada bulan yang sama “gerakan buruh yang masih muda” tersebut melangkah maju mengambil kepemimpinan dalam pemberontakan nasionalis, yang secara radikal merubah merubah situasi politik di Cina. Gerakan 13 Mei Pada tanggal 30 Mei, tentara Inggris menembaki para demonstran yang memprotes terbunuhnya seorang buruh Cina oleh seorang mandor bangsa Jepang pada tanggal 13 Mei, dan dalam penembakan itu 12 orang pelajar tewas. Peristiwa tersebut memicu sebuah gerakan anti-imperialis yang hebat, yang melibatkan serikat pekerja, organisasi pelajar, kamar dagang (Borjuis besar Cina) dan asosiasi para pedagang kecil, yang kemudian terkenal sebagai “Gerakan 13 Mei”. Sebuah pemogokan umum, diserukan oleh Komite Sentral Partai Komunis Cina, disebar di perusahaan-perusahaan komersial dan produktif, yang melibatkan sekitar 400.000 pekerja. Kurang dari satu bulan kemudian, pada tanggal 23 Juni, terjadi pembunuhan atas 52 demonstran oleh tentara Inggris dan Prancis di Canton, telah memicu sebuah pemogokan besar di daerah Canton-Hongkong, yang melibatkan sekitar 250.000 pekerja. Lebih dari 100.000 pekerja di evakuasi dari Hongkong ke Canton. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman untuk melakukan boikot atas semua barang-barang Inggris. Pemogokan di Canton-Hongkong dan gerakan boikot berlangsung hingga 15 bulan; Hal tersebut merupakan salah satu pemogokan massa terlama dalam sejarah gerakan buruh internasional. Isi dari tuntutan pemogokan kaum buruh tersebut memiliki semangat anti-imperialis, dan kaum borjuis Canton mendukung gerakan tersebut untuk sesaat. Tetapi kepemimpinan atas komite pusat pemogokan berada di tangan Partai Komunis Cina. Untuk pertama kalinya perjuangan desa dan kota mendapat saluran untuk digabungkan secara langsung. Asosiasi petani di Provinsi Guangdong, yang diorganisir oleh Partai Komunis Cina, bekerja sama dengan pemogokan, menyusuri garis pantai untuk memantau dan memperkuat blokade atas barang-barang Inggris Pemberontakan nasionalis yang massif, serta gelombang pemogokan di tahun 1925, telah menyapu bersih para tuan tanah di Provisi Guangdong dan memungkinkan Kuomintang untuk mendirikan sebuah pemerintahan di Canton. Namun demikian, kepemimpinan kekuatan non-komunis mulai bergerak ke kanan, hal tersebut mencerminkan kekhawatiran yang mulai tumbuh di kalangan borjuis Canton terhadap kekuatan gerakan buruh Partai Komunis Cina. Pada bulan November 1925, sebuah kelompok anti-komunis dibentuk di Canton, yang menuntut di usirnya kaum komunis dari Kuomintang Namun demikian, pada konggres Kuomintang yang ke 2, yang diselenggarakan pada bulan Januari, 1926, suara mayoritas tetap mendukung kerjasama dengan kaum komunis. Dari total 36 anggota di Komite Sentral Eksekutif, 7 orang komunis dipilih oleh 258 delegasi pada konggres tersebut. Golongan komunis tersebut ditempatkan di posisi departemen propaganda Kuomintang, departemen organisasi dan departemen pertanian. Kup Chiang Kai di Canton Setelah Sun Yatsen meninggal pada bulan Maret, 1925, kepemimpinan Kuomintang diserahkan kepada Wang Ching-Wei (yang sukses menggantikan Sun menjadi Presiden Pemerintahan Nasionalis pada bulan Juli, 1925), dan Chiang Kai-shek, diangkat sebagai kepala Akademi Militer Whampoa dan komandan efektif tentara Nasionalis. Pada tanggal 20 Maret, 1926, Chiang mendeklarasikan hukum perang di Guangdong, yang menuntut penahanan sejumlah besar kader komunis di Akademi Militer Whampoa, termasuk deputinya yaitu Zhou Enlai, dan menempatkan penasehat militer dari akademi Sovyet tersebut sebagai tahanan rumah. Pada waktu yang bersamaan, komite pemogokan Canton-Hongkong dibubarkan, pimpinannya ditahan dan kelompok-kelompok pemogokannya dilucuti. Chiang mengangkat dirinya menjadi diktator militer yang berkuasa di Canton, lalu memberikan penjelasan bahwa kudetanya hanya bersifat “salah paham”. Pemimpin komunis yang ditahan kemudian dibebaskan, tetapi Chiang tetap memegang kekuasaan yang sudah direbutnya. Lalu, pada tanggal 11 Mei, 1926, Wang Ching-wei, lawan terberat Chiang dalam kepemimpinan Kuomintang, mengumumkan pengunduran dirinya dengan dalih sakit lalu terbang ke Perancis. Empat hari kemudian, Komite Eksekutif Pusat mengeluarkan sebuah resolusi yang memindahkan semua kaum komunis dari pos pimpinan di Kuomintang, melarang mereka untuk membentuk kelompok terorganisir, menuntut Partai Komunis Cina untuk memberikan daftar nama semua anggotanya, dan semua instruksi dari komintern atau partai komunis harus disampaikan terlebih dahulu kepada komite gabungan Kuomintang-Partai Komunis Cina untuk mendapat persetujuan. Akibat dari resolusi tersebut, Partai Komunis Cina secara politik subordinat terhadap Kuomintang Pada tanggal 4 Juni, Komite Eksekutif Pusat Kuomintang mengambil sebuah keputusan resmi untuk melancarkan “Ekspedisi Utara” guna menggulingkan tuan tanah yang menjadi sandaran imperialis dan menggabungkan seluruh Cina di bawah pemerintahan Nasionalis. Hal tersebut menempatkan Partai Komunis Cina dalam posisi yang sulit. Kudeta Canton, yang dilakukan oleh Chiang diarahkan terutama untuk menyerang posisi Partai Komunis Cina dengan menggunakan Kuomintang dan tentaranya, namun massa masih percaya bahwa pemerintahan Kuomintang mewakili aspirasi nasional mereka. Untuk merespon kudeta Chiang, Partai Komunis Cina memperluas pertemuan Komite Sentral di Shanghai dari tanggal 12-18 Juli, 1926. Anggota politbiro Chen Tu-hsiu dan PengbShu-tse mengeluarkan resolusi agar seluruh anggota Partai Komunis Cina meninggalkan Kuomintang, menganjurkan bahwa kerjasama dengan Kuomintang dilakukan dari luar partai Koumintang, dan untuk membangun front persatuan dengan sayap kiri Kuomintang. Di bawah tekanan perwakilan Komintern, Grigory Voitinsky—yang baru saja kembali dari Moscow dengan membawa instruksi, yang belakangan disebutkan oleh Chen dianggap bahwa “Kecenderungan kita untuk menarik diri dari Kuomintang sudah benar”—Komite Sentral menerima sebuah draft resolusi yang hendak disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Komite Eksekutif Komintern, yang isinya 1) mengusulkan untuk melanjutkan kerja “di dalam Kuomintang” tapi, untuk mengganti hubungan yang sudah terjalin antara Partai Komunis Cina dan Kuomintang, dilakukan “suatu aliansi antar badan yang terpisah”; 2) menerima garis politik independen; dan 3) memperlakukan Kuomintang sebagai “Sebuah partai demokrasi borjuis-kecil [Diambil dari E. H. Carr, A History of Soviet Russia (London, 1978), Vol. 14, hal. 707]. Melalui publikasi di koran Pravda, resolusi tersebut dikutuk oleh Nikolai Bukharin—pada masa itu ia sekutu dekat Stalin dalam perjuangan faksional (di internal Sovyet) melawan oposisi Leninis yang dipimpin oleh Leon Trotsky dan Grigory Zinoviev. Bukharin berpendapat bahwa penarikan anggota-anggota Partai Komunis Cina dari Kuomintang akan membuat partai kehilangan kontak dengan massa dan menyerahkan bendera revolusi nasional kepada borjuis Cina. Partai Komunis Cina kemudian dipaksa untuk menerima syarat yang ditentukan oleh resolusi tanggal 15 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kuomintang Pertumbuhan Gerakan Petani Ketika para tentara Chiang bergerak ke utara mereka didahului oleh sebuah pemberontakan massa dengan jumlah yang tidak terkira—sehinhgga para tuan tanah tak mampu melawan. Berkali-kali, tentara Kuomintang harus melakukan lebih dari sekadar menguasai daerah yang telah lebih dulu ditaklukkan melalui pemberontakan massa, kebanyakan berada di bawah kepemimpinan komunis. Pada awal November, kekuatan Chiang berhasil menguasai sebagian terbesar Cina Tengah hingga ke sungai Yangster. Di saat tentara Nasionalis mengalami kemajuan, jumlahnya membengkak dari 70.000 menjadi 250,000, dengan menggabungkan banyak unit-unit yang berkhianat dari tentara tuan tanah. Namun demikian, pertumbuhan tersebut juga merubah karakter mereka. Dalam penjelasan seorang komentator Sovyet: “tentara tersebut “merekruit sejumlah besar pasukan yang tidak melalui……sekolah politik sebagaimana yang diberikan kepada tentara Canton dan, oleh karenanya, sedikit saja berbeda dengan tentara reguler Cina”, sehingga “Kurang kesadaran politik, kurang disiplin, dan mudah patah arang ketika mengalami kesulitan”. (Diambil dari Carr, ibid, hal. 710) Kesuksesan tentara Nasionalis dielu-elukan dalam sebuah pernyataan Komite Eksekutif Komunis Internasional (ECCI) pada tanggal 13 September, 1926, yang menyatakan kegembiraannya bahwa kemajuan yang diperoleh Chiang “Seperti memberi pukulan keras pada kekuatan milteris dan sandarannya, yakni kekuatan imperialis” (Diambil dari Carr, ibid, hal. 711). Namun demikian, kemajuan tersebut kemudian juga membuka perbedaan antara Kuomintang dengan Partai Komunis Cina yang sebelumnya sudah menjadi catatan. Kesuksesan tentara nasionalis juga mengipasi suasana revolusioner kaum tani di daerah-daerah yang dikuasai kekuatan Chiang. Kemunculan pemberontakan petani telah memaksa Komite Sentral Partai Komunis Cina menyelenggarakan rapat di Shanghai pada bulan Oktober, 1926, untuk mempertanyakan langkah yang harus diambil dalam menyikapi gerakan petani tersebut. Jawabannya segera diberikan oleh perwakilan komintern lokal, Voitinsky, yang memberi gambaran tentang program agraria untuk partai dengan dibuka pernyataan tegas “tanpa reformasi agraria yang dapat memuaskan keinginan massa pedesaan, pemerintahan Kuomintang tidak akan bertahan dan seluruh perjuangan pembebasan akan menderita kekalahan”, (Diambil dari Carr, ibid, hal. 713) Resolusi Komite Sentral memberikan catatan bahwa “Kontradiksi kelas” antara petani secara keseluruhan dengan kaum “Militaris, tuan tanah dan bangsawan” akan “tak terhindarkan lagi, berkembang saat kekuatan militaris terguling”. Pernyataan tersebut juga menyerukan untuk mempersenjatai petani dan mendirikan komite revolusioner petani untuk mengorganisir perampasan tanah-tanah tuan tanah dan bangsawan. Para anggota Partai Komunis Cina telah lama aktif dalam organisasi serikat petani di provinsi Guangdong. Dalam bulan Mei, 1925, konggres pertama serikat petani diselenggarakan di Canton, yang dihadiri oleh sekitar 200.000 petani yang terorganisir. Pada konggres kedua, yang diadakan pada tahun berikutnya, jumlahnya meningkat hingga 620.000. Di Cina pusat, formasi serikat petani berkembang pesat setelah kekalahan para tuan tanah. Di provinsi Hunan, sebagai contoh, pada bulan November, 1926, terdapat 1,2 juta petani terorganisir, lalu pada Desember, 1926, menjadi 1,5 juta, dan pada bulan April-Mei, 1927, meningkat hingga 5,2 juta. Perkembangan tersebut mengisaratkan bahaya pada pimpinan Kuomintang dan komandan tentaranya, yang kebanyakan berasal dari keluarga-keluarga tuan tanah borjuis. Saat Chiang memasuki Changsha, ibukota provinsi Hunan, pada bulan Agustus, 1926, ia mengeluarkan sebuah manifesto yang tidak menyebut tentang reformasi tanah, tetapi malah bicara bahwa “perkembangan industri akan menghasilkan perubahan terhadap kondisi ekonomi pertanian dan, dengan demikian, juga akan memperbaiki keadaan kaum tani yang kekurangan” (Diambil dari Carr, ibid, hal. 715-716). Khawatir bahwa kebijakan agraria Partai Komunis Cina akan membawa perpecahan antara golongan Komunis dengan pimpinan Kuomintang, kepemimpinan Stalin-Bukharin di Moscow mengirim sebuah telegram atas nama politbiro Partai Komunis Uni-Sovyet (CPSU) kepada Voitinsky pada tanggal 29 Oktober, 1926, yang isinya mendesak Partai Komunis Cina untuk tetap memantau gerakan pemberontakan petani (“Tidak perlu ada perang sipil di pedesaan”), hal itulah yang memaksa Partai Komunis Cina melepaskan program agraria radikalnya. Setahun kemudian, sorang anggota politbiro dan pendukung Stalin, Kliment Voroshilov, membenarkan telegram tersebut dengan argumen bahwa “Revolusi petani mungkin saja akan mengganggu ekspedisi utara secara keseluruhan”. [Diambil dari Trotsky, The Stalin School of Falsification (New York, 1971), hal. 166] Meskipun demikian, kebangkitan petani, formasi serikat petani, dan detasemen petani bersenjata tetap berlanjut di daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara nasionalis. Di Guangdong seorang penasehat militer Sovyet melaporkan terjadinya pertempuran bukan hanya antara petani dengan pemilik tanah, melainkan antara petani dengan pasukan nasional; hal tersebut telah menjadi “Masalah di provinsi yang paling menguras airmata”. Pada sebuah konferensi khusus yang diselenggarakan oleh Partai Komunis Cina pada bulan Desember, 1926, Perwakilan Stalin di Cina, Mikhail Borodin, mengakui bahwa Chiang Kai-Shek adalah “Seorang pemenang atas hegemoni borjuis dalam revolusi nasional” dan menetapkan bahwa kini tugas golongan komunis adalah menuntut agar “Dia menuntaskan revolusi borjuisnya hingga akhir”. (Dikutip dari Carr, ibid, hal. 722]. Kepedulian Borodin terhadap reformasi agrarian hanyalah sebatas “membeli kembali tanah dari tuan tanah”. Muncul semacam ketakutan di kalangan Komite Sentral Partai Komunis Cina. Secara terang-terangan Komunis Canton semakin menunjukkan sikap permusuhannya terhadap kepemimpinan partai yang semakin tersubordinat kepada Kuomintang. Seorang anggota partai dari Canton mengatakan: “Pada tanggal 20 Maret, Kuomintang sudah mati, sesudah 15 Mei ia mulai membusuk; lantas mengapa kita masih berpegang pada bangkai yang membusuk ini?” [Dikutip dari Carr, ibid, hal. 722]. Komite Partai Canton mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mendukung pemberontakan massa buruh-tani di provinsi Guangdong—walaupun dengan resiko perpecahan dengan Kuomintang. Walaupun konferensi khusus Partai Komunis Cina, yang tunduk pada instruksi komintern, menolak pandangan-pandangan tersebut, namun demikian konferensi tersebut memberikan catatan: Gerakan massa bergerak ke arah kiri, sementara para penguasa militer dan politik, melihat pertumbuhan pesat gerakan massa tersebut, dicekam rasa takut dan mulai bergerak ke arah kanan Jika tendensi ekstrim tersebut tetap berkembang di masa yang akan datang, maka hal tersebut bahkan akan menggali lubang jurang yang lebih dalam lagi antara pemerintah dan massa, front persatuan akan berakhir dengan perpecahan, dan seluruh gerakan nasional tampaknya akan berada dalam bahaya (Dikutip dari Carr, ibid, hal. 723) Namun demikian, kebijakan yang ditentukan oleh kepemimpinan Komintern yang Stalinis telah menjadikan Partai Komunis Cina lumpuh secara politik di hadapan kontradiksi yang semakin menajam antara gerakan massa dengan penguasa Kuomintang.
|
KPRM-PRD's Note
Origin of the Economy, Politics, and Culture Crisis of Indonesia.
A. 350 years Colonialism : Inheritance colonialism in Indonesia.B. Stronghold defeat "socialism a la Indonesia" (citadel of mass mobilization-farm labor) in 1965 (which sought a way to build a democracy that Indonesia does not depend on the imperialist) to enable (i) of the New Order regime, and (ii) the capitalist economy that is not industrialized; and especially (iii) demolition achievements achievements-national democratic revolution in Indonesia during 1900-1965 at the top of the citadel of socialist defeat in 1965 (the people must learn the history of New Order). In other words, is a victory (a) the political elite to the dictatorship of democracy and mass mobilization (b) neo-colonialism.
C. Neo-liberalism: The failure of political regime and economic elites, neo-colonial country and defend the people from the globalization of neo-liberalism-which is the most malignant form of the new neo-colonialism, capitalism and the crisis of international significance increase profits from the investment-investment, so that require increased extortion.
Who fought furiously, who fought a half-hearted, and who their enemies?
Historically should note:A. Social strength (strength class), which moves from period to period. Role of youth, a young intellectual, poor traders, laborers and farmers in the resistance against colonialism until 1949; the development of the movement "socialism a la Indonesia" the period 1949-65, and in resistance to the New Order in the phase.
B. History of who organize and fight for the idea (a) the mass action and (b) socialism a la Indonesia in all this period, which should also describe the figures and ideas, idea, and also a growing political organization.
C. The situation now.
Historically must described:
A. The strength of social (class) which is capable of and concerned with (proletarian and students, with the special position of the mass majority, that is, mass semi-proletarian and bourgeois small-impoverished and oppressed the poor, the city / town and village Marhaen)
B. Who is the enemy of the people in the country and why: the remnants of New Order, the military, reformis fake, fake nationalist, all of which stand at the top of the class interests of capitalists in the country with all the conflict-conflict. Who musah abroad: imperialistic, imperialist pemrintah-government, international financial institutions, MNC companies and international banks
C. Who strategic partners in and outside the country, both in class and organization. In explaining aspects of the organization in the country must be accompanied with a thorough explanation, sensitive, humble, but to the scientific situation fragementasi pioneering. Strategic partners prospective partners is unity.
D. Who tactical ally: this changed from time to time, can force the social (class or a part of a class), can be individuals or organizations.