|
There are no translations available.

(Naskah tak lengkap)
Kata Pengantar Bab 1: Kelahiran Gerakan Komunis di Cina Bab 2: Revolusi Cina yang Kedua (1925-1927) Bab 3: Kebangkitan Mao Zedong Merebut Kekuasaan Bab 4: Maoisme Berkuasa Lampiran: Pemikiran Mao Zedong dan Materialisme Dialektik
Kata Pengantar
Di mata dunia, Mao Zedong menampilkan dirinya sebagai sosok praktisi Marxis-Leninis yang tak tertandingi, seorang pejuang tanpa kompromi dari dunia gerakan revolusioner buruh dan tani. Saat ia meninggal, pada bulan September, 1976, ia dielu-elukan oleh Hsin hua, sebuah kantor berita resmi Cina, sebagai “Guru Besar kaum proletar internasional dan bangsa-bangsa serta rakyat tertindas”, dan sebagai orang yang telah mendedikasikan hidupnya “Pada pembebasan bangsa-bangsa dan rakyat tertindas di seluruh dunia, serta pada gerakan komunisme”. Bahkan kaum Maois di luar Cina memuji Mao dengan istilah yang sangat berlebihan. Sebuah koran di Amerika Serikat, memuji Mao sebagai “Pemimpin Besar Revolusioner di zaman ini”. Monthly Review Amerika menulis: “Tanpa diragukan lagi, Mao adalah pejuang revolusioner dan penganut Marxis terbesar setelah Lenin, bahkan sejarah mungkin mencatatnya lebih tinggi”
Tetapi, bahkan bukan hanya para pengikut Mao yang berdukacita atas kematiannya—yang digambarkan Hsinhua sebagai “Perintis jalan baru bagi gerakan pembebasan bangsa-bangsa tertindas dan rakyat tertindas”. Di antara mereka yang berkabung adalah para pemimpin dunia imperialis dan diktator militer di seluruh dunia, termasuk Jendral Suharto, di Indonesia, dan Jendral Pinochet, di Chili, yang mengumumkan 3 hari “Perkabungan resmi untuk pemimpin Mao Tsetung dengan pemasangan bendera setengah tiang di kantor-kantor umum” (Hsinhua, 10 September)
Selain itu, yang ikut juga menambahkan namanya pada daftar resmi mereka yang meratapi kematian Mao adalah diktator Filipina, Ferdinand Marcos, yang diterima sebagai tamu kehormatan di Beijing setahun sebelumnya.
Presiden Amerika Serikat, Gerald Ford, menyanjung Mao sebagai “Seorang yang hebat dan luarbiasa”. Presiden sebelumnya, Richard Nixon, menyebut Mao sebagai “Manusia yang unik di antara para pimpinan revolusioner se-generasinya”. Shah Iran, seorang yang ahli dalam masalah rakyat tertindas, mengekspresikan “Rasa simpati yang tulus dan dalam”, dan Raja Juan Carlos I, dari Spanyol, yang turut andil dalam penggulingan diktator fasis Fransisco Franco, mengekspresikan rasa percaya dirinya, “Bahwa (ia adalah) sosok pemimpin yang akan digunakan selamanya sebagai contoh dan orientasi bagi rakyatnya”.
Pujian untuk Mao dari para pimpinan dunia kapitalis jelas tidak sebanding dengan keberadaannya dan para pengikutnya, yang mengklaim dirinya sebagai kaum Marxis revolusioner yang setia dan pejuang kaum tertindas.
Pengakuan tersebut bertahan hingga kemenangan Partai Komunis Cina atas Chiang Kai-Shek pada tahun 1949 dan, selanjutnya, menghapuskan kapitalisme di Cina. Terlepasnya Cina dari dominasi imperialisme dan eksploitasi kapitalis sesungguhnya merupakan sejarah kemenangan dari kaum buruh dan petani. Pujian tersebut ditambahkan oleh para pendukung Mao karena teorinya dianggap unik sebagai kontribusi terhadap Marxisme. Pujian atas Marxismenya Mao kemudian digenapkan oleh Irwin Silber—belakangan menjadi eksekutif editor di Koran Amerika Guardian—dalam sebuah pernyataannya atas kehidupan dan kerja Mao, yang ditulis sebanyak 3 halaman dan dicetak pada tanggal 22 September, 1976, yang kemudian menjadi topik dari Koran tersebut. Irwin Silber memuji “Konsep yang menyatakan bahwa revolusi Cina harus didasarkan pada kaum tani dibandingkan dengan kelompok proletar industri yang jumlahnya sangat kecil”. Juga, ia membenarkan tindakan Mao “Menganjurkan perang gerilya”.
Menurut salah satu pendukung Mao, Mao “bukan hanya mengaplikasikan Marxisme pada kondisi-kondisi yang baru, tetapi menjadikannya sebagai sebuah aliran Marxisme Asia atau Cina”. Pernyataan tersebut dikatakan pada Anne Louise Strong—seorang jurnalis Amerik—pada tahun 1947 oleh Liu Shao-Chi, Presiden berikutnya RRC, sebelum dia tewas dalam revolusi kebudayaan pada tahun 1960-an sebagai seorang “Revisionis kontra-revolusi” Pendukung Mao yang lainnya memberikan penilaian tentang perannya dalam sejarah Partai Komunis Cina:
Sejarah Partai Komunis Cina adalah tentang bagaimana garis Marxis-Leninis Pemimpin Mao melawan garis oportunis kanan dan “kiri” dalam partai. Di bawah kepemimpinan Pemimpin Mao, partai kita mengalahkan garis oportunis kanan Chen Tu-Hsiu, mengalahkan garis oportunis “kiri” Chu Chiu-Pai dan Li Li-San, mengalahkan Wan Ming, yang semula “kiri” tapi kemudian menjadi oportunis kanan, mengalahkan garis Chang Kuo-Tao yang memecah pasukan merah, mengalahkan oportunis kanan anti-partai blok Peng Teh-Haui, Kao Kang, Jao Shushih dan lainnya serta, sesudah perjuangan selama bertahun-tahun, menghancurkan garis revisionis kontra revolusinya Liu Shao-Chi.
Para penulis garis tersebut kemudian mendorong Menteri Lin Piao untuk menyelenggarakan konggres Partai Komunis Cina ke-9 pada Bulan April, 1969. Dalam konstitusi Partai Komunis Cina yang baru, yang dihasilkan dalam konggres tersebut, Lin Piao digambarkan sebagai seorang yang “Secara konsisten memegang teguh panji-panji kemegahan pemikiran Mao Tse-tung, dan memiliki kesetiaan mendalam serta dengan tegas mengikuti dan membela garis proletar revolusioner kawan Mao Tse-Tung. Kawan Lin Piao adalah kawan dekat kawan Mao Tse-Tung, baik dalam perjuangan maupun sebagai penggantinya”. Pada bulan September, 1971, akhirnya, Lin, diduga tewas dalam kecelakaan pesawat, setelah gagal melakukan persengkongkolan dalam rencana pembunuhan atas Mao. Pada konggres Partai Komunis Cina yang ke-10 di bulan April, 1973, Lin dicela sebagai seorang “kariris borjuis, konspirator dan penjual-ganda, melakukan kasak-kusuk di dalam partai kita bukan hanya dalam satu dekade namun bahkan selama beberapa dekade”.
Berita resmi kematian Mao dikeluarkan oleh Komite Sentral Partai Komunis Cina, dengan menyertakan sederet panjang daftar para pimpinan Partai yang disingkirkan olehnya. Daftar tersebut bahkan lebih panjang daripada yang dibacakan oleh Lin Piao pada tahun 1969. Hal tersebut menunjukkan kemenangan Mao atas “garis revisionis kontra-revolusi” Lin Piao dan Deng Xiaoping, yang telah disingkirkan untuk kedua kalinya hanya dalam waktu beberapa bulan sebelum Mao meninggal.
Laporan-laporan semacam itu, yang panjang-merentang dalam kehidupan Mao, yakni laporan mengenai kolaborator, sebagai “Agen kapitalis” dan “kontra revolusi”, menyulitkan menetapkan kebenaran sejarah Partai Komunis Cina dan perkembangan kehidupan Mao yang sebenarnya. Catatan Mao pribadi atas masa lalunya, sebagaimana versi resmi partai, secara periodik ditulis kembali untuk menyatakan bukan sebagaimana hal tersebut terjadi, namun sebagaimana keinginan Mao untuk mengarahkan para pembacanya agar berfikir memang demikianlah kejadiannya. Sejak 1927, Pimpinan Partai Komunis Cina secara terus menerus memperbarui dan memalsukan masa lalu demi mengakhiri terjadinya faksi-faksi. Para pemimpin yang tersingkir juga menulis rekaman sejarah aktifitas mereka di masa lalu, yang isinya penuh fitnah dan menyimpang.
Perubahan demi perubahan, baik pada peristiwa sejarah maupun pelakunya ternyata dialami juga oleh “Pemikiran Mao Zedong”. Materi-materi dalam Pilihan Karya (selected works) Mao hampir semuanya ditulis sebelum 1949. Ketika keluar keputusan untuk menerbitkannya dalam bentuk koleksi resmi, sebuah subkomite dari Komite Sentral dibentuk bukan semata-mata hanya untuk menseleksi, tetapi juga menulis kembali pikiran-pikiran Mao. Pada akhirnya, Mao sendiri mengambil alih pekerjaan untuk memalsukan naskah tersebut, melengkapi edisi Pilihan Karya tahun 1951, yang menjadi landasan bagi acuan untuk seluruh edisi-edisi atau terjemahan selanjutnya yang diterbitkan dalam bahasa Cina. Bagaimanapun juga, tulisan tersebut juga mengalami masa pemalsuan. Sebagai contoh, saat Kao Kang, kepala Komisi Perencanaan Negara, disingkirkan pada tahun 1954, pada cetakan hasil karya Mao selanjutnya namanya dihapus, meskipun dia telah menjadi anggota Partai Komunis Cina sejak tahun 1926.
Dalam pernyataan resminya, Komite Sentral mendeklarasikan: “Ketua Mao Tse-Tung adalah pendiri dan Pemimpin Bijak Partai Komunis Cina, Tentara Pembebasan Rakyat Cina dan Republik Rakyat Cina. Ketua Mao memimpin partai kita dalam peperangan perjuangan yang kompleks, gawat dan berlarut-larut melawan garis oportunis kanan dan “kiri” di dalam partai, mengalahkan garis oportunis Chen Tu-Hsiu, Chu Chiu-Pai, Li Li-san, Lo Chang-Lung, Wang Ming”, dan lain-lain. Satu hal yang merupakan landasan bagi kebenaran sejarah adalah bahwa Partai Komunis Cina bukan didirikan oleh Mao melainkan oleh Chen Tu-hsiu, dan Mao sesungguhnya tidak tepat diberikan gambaran sebagai pemimpin partai saat itu—yakni selama tahun 1920-an dan awal 1930-an. Bahkan tidak benar juga, bahwa Mao menyuarakan sejumlah perselisihan (yang berarti) dengan para pimpinan tersebut di atas.
Lantas mengapa Mao dan para pendukungnya merasa terdorong untuk meninjau kembali bangunan perselisihan dengan para pendahulunya dalam kepemimpinan di Partai Komunis Cina? Alasannya sederhana, bahwa dalam kurun waktu 14 tahun pertama keberadaannya Partai Komunis Cina, partai menderita 2 kekalahan besar—penumpasan Revolusi Cina tahun 1925-1927; dan penumpasan gerakan yang disebut Jiangxi (Kiangsi), Republik Sovyet, pada tahun 1934. Pada kedua kasus tersebut, kekalahan yang terjadi merupakan akibat dari kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh Komunis Internasional untuk diterapkan di Partai Komunis Cina yang, dari pertengahan tahun 1930-an sampai pada pembubarannya di tahun 1943, secara efektif berada di bawah arahan Stalin.
Sebelum Tiongkok-Sovyet pecah di awal tahun 1960-an, Mao berkepentingan untuk membersihkan baik dirinya maupun komintern dari segala tuduhan atas bencana yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Hal itu hanya dapat disempurnakan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa digunakan untuk mengalahkan kegagalan tersebut—seperti melakukan koreksi dan mencari korban di kalangan pimpinan Partai Komunis Cina untuk disalahkan. Hal tersebut membutuhkan pemalsuan atas sebuah sejarah—yang menggambarkan Mao sebagai oposisi terhadap kebijakan yang terbukti salah tersebut—dengan tujuan untuk mengkultuskan Mao dengan sebutan “Pemimpin Bijaksana” dan tanpa cacat (Kesalahan)
Setelah perpecahan Tiongkok-Sovyet, para propagandis Mao mencoba menghapus semua referensi tentang komintern, guna memberi kesan bahwa seluruh keputusan yang dibuat oleh Partai Komunis Cina dari sejak awal merupakan hasil pemikiran orsinil para pimpinan dalam merespon kondisi Cina yang sebenarnya, dan Mao, dari sejak awal sekali, memimpin sebuah faksi yang berbeda di dalam Partai Komunis Cina yang bahkan mampu mengatasi berbagai arus oportunis. Catatan tersebut juga palsu, karena seluruh keputusan penting yang dikeluarkan oleh Partai Komunis Cina selama tahun 1920-an dan awal 1930-an tidak dibuat di Cina melainkan di Moscow. Bahkan tidak ada juga catatan tentang Mao yang menyatakan menentang kebijakan Stalin selama periode tersebut kecuali, sejauh ini, adanya tuntutan garis (yang diminta secara berliku-liku) kepada seluruh pejabat Stalinis untuk mencela garis tertentu seperti kerja para pemfitnah dan agen-musuh-pengkhianat.
Tanpa diragukan lagi kebenarannya, bahwa Mao bergabung dengan Partai Komunis Cina sebagai eksponen garis-depan sebuah orientasi politik yang secara radikal berbeda dengan posisi Marxis Bolshevik Rusia dan periode awal dari Partai Komunis Cina—yang menetapkan bahwa kelas perkotaan harus memainkan peran pelopor dalam perjuangan revolusioner untuk demokrasi dan sosialisme. Bagaimanapun juga, sebagaimana aku harus berusaha membuktikannya, konsep Mao tentang revolusi yang dilakukan oleh tentara petani yang mengurung dan mengepung kota, bukanlah suatu sumbangan inovatif terhadap teori dan praktek Marxis, tetapi merupakan penolakan (radikal) terhadap hal tersebut—penolakan karena gerakan buruh Cina menderita kekalahan pada tahun 1927, sebagai hasil dari kebijakan yang didiktekan oleh pemerintahan Stalinisme di Moscow. Kekalahan tersebut membawa sebuah perubahan radikal pada karakter Partai Komunis Cina. Sebuah perubahan yang makin mengkristal-utuh dibawah kepemimpinan Mao dan, memang seharusnya, memiliki pengaruh yang kuat pada lingkungan rejim baru yang dibangun Partai Komunis Cina pada tahun 1949.
BAB I. KELAHIRAN GERAKAN KOMUNIS DI CINA
Revolusi modern Cina yang pertama, yakni pada tahun 1911, gagal dalam usahanya menolak sistem imperial yang sedang membusuk—yakni Republik Parlementer dengan gaya Barat. Tapi, hal tersebut membuka jalan bagi bangkitnya kelas pekerja antara tahun 1925-1926, yang terkenal sebagai revolusi Cina yang ke II. Peristiwa pada tahun 1911 adalah upaya untuk menghancurkan pemerintahan yang tersentralisir pada kerajaan Ching tapi, bukannya menuju pada kesatuan Negara kapitalis, sistem kerajaan justru diserahkan pada rejim tuan tanah yang tersebar dalam berbagai provinsi sehingga memecah belah Negara demi kepentingan kekuasaan kolonial yang berbeda-beda.
Pada awal tahun 1920, sebuah gelombang baru perjuangan popular mulai bangkit. Gerakan sosial tersebut mengekspresikan diri terutama melalui bentuk sebuah gerakan pembebasan nasional yang bertujuan untuk menyatukan negeri di bawah sebuah pemerintah republik yang stabil dan mempertahankan kedaulatan nasional. Harapan nasional tersebut ditujukan oleh Kuomintang (Gumindong-Partai Nasional) yang bermarkas di sebelah selatan Canton. Kuomintang diketuai oleh Sun Yat Sen, yang mengusung suatu bentuk propaganda populis—dipusatkan pada 3 prinsip popular: 1. Nasionalisme; 2. Demokrasi; 3. Negara Sosialisme—dan mengkristalkan identitas bangsa Cina yang tertindas pada bendera, nama dan tujuannya: untuk merebut kembali persatuan dan kemerdekaan negeri melalui kampanye militer yang luas melawan tulang punggung imperialis—para tuan tanah di Cina pusat dan utara. Namun, bagaimanapun juga, Kuomintang, yang memiliki 300.000 anggota, lemah dan tidak terorganisir.
Pada tahun 1922, konflik antara pemerintahan Kuomintang di Canton dengan para tuan tanah semakin kuat. Pada bulan April-Mei 1922, sebuah usaha ekspedisi militer melawan pihak utara mengalami kegagalan; pada bulan Juli, untuk sementara, Sun Yat Sen menyingkir dari Canton. Dalam kondisi putus asa, Kuomintang membuka pembicaraan dengan perwakilan komintern di Cina pada saat itu—Henrik Sneevliet (Maring). Dan, hasil awal dari pembicaraan tersebut adalah bahwa pada bulan Januari, 1923, akan diselenggarakan pertemuan antara Sun Yat Sen dengan perwakilan Negara Sovyet, Adolf Joffe. Kemudian, hasilnya perundingannya adalah: Uni Sovyet setuju menyediakan bahan-bahan perjuangan bagi Pemerintah Canton untuk memenangkan kemerdekaan dan persatuan Cina
Komunis Internasional (Komintern) dan Revolusi Demokrasi-Nasional
Pada saat didirikan pada tahun 1921, Partai Komunis Cina diwarnai oleh perilaku sektarian ultra-kiri terhadap gerakan pembebasan nasional di Cina. “Keputusan pertama Partai Komunis Cina”, yang diterima pada saat konggres pendiriannya di bulan Juli, 1921, telah mendeklarasikan: ‘Dalam berhadapan dengan partai-partai politik yang ada, kebijakan yang harus diambil haruslah berupa sikap kemandirian, agresif dan tertutup … partai kita harus memperjuangkan kepentingan kaum proletar, dan harus menyatakan tidak menjalin hubungan dengan partai atau kelompok lain [diambil dari tulisan Stuart Schram, The Political Though of Mao Tse Tung (New York, 1963), hal.28, dengan penambahan tekanan]
Tekanan yang bersifat sektarian dan sempit tersebut bisa terjadi karena ada anggapan bahwa kelas pekerja adalah satu-satunya kekuatan revolusioner dan, dalam dokumen dari konggres I partai tidak tercantum rujuakan mengenai revolusi demokrasi-nasional yang, tentu saja, bertentangan dengan orientasi yang diangkat oleh konggres Komintern ke-II (Juli 1920), yakni perjuangan dalam negeri-negeri kolonial dan semi-kolonial, sebagaimana yang disimpulkan oleh Lenin dalam Theses on the National and Colonial Question, yang menyerukan kepada komunis di negeri-negeri kolonial dan semi-kolonial untuk:
- Memberi dukungan kepada seluruh gerakan pembebasan revolusioner dalam di negeri-negeri kolonial dan semi-kolonial, bahkan meskipun negeri-negeri tersebut dipimpin oleh kekuatan borjuis nasionalis.
- Mendukung aliansi yang terbentuk antara gerakan pembebasan revolusioner dengan Negara Sovyet pekerja melawan musuh bersama mereka, yakni imperialisme internasional.
- Membangun gerakan pekerja yang terorganisir dan partai-partai Komunis yang mandiri.
- Memberi dukungan khusus bagi gerakan petani melawan para pemilik tanah.
- Menjalankan propaganda untuk membangun sovyet rakyat pekerja
Dalam laporannya kepada konggres mengenai masalah tersebut, Lenin mengatakan:
"….saya ingin menitikberatkan khususnya pada masalah mengenai gerakan demoratik-borjuis di negeri-negeri terbelakang. Masalah ini muncul karena adanya eberapa perbedaan. Kita telah mendiskusikannya: apakah merupakan hal yang benar atau salah, secara prinsip dan secara teori, mengambil keputusan untuk menetapkan bahwa komunis internasional dan partai-partai komunis harus mendukung gerakan borjuis-demokratik di negeri-negeri terbelakang. Sebagai hasil dari diskusi kita, kita telah tiba pada sebuah kesepakatan untuk lebih menyuarakan gerakan nasional-revolusioner ketimbang gerakan “demokratik-borjuis”. Namun, diluar dugaan, ternyata beberapa gerakan nasional hanya sanggup menjadi sebuah gerakan demokratik-borjuis karena, dalam hubungan social borjuis-kapitalisnya, populasi massanya yang sangat besar di negara-negara terbelakang terdiri dari kaum tani. Seandainyapun memang benar partai-partai proletar bisa didirikan di negara-negara terbelakang ini, namun hanyalah akan menjadi khayalan mengharap mereka sungguh-sungguh bisa mengikuti taktik dan kebijakan komunis, tanpa disertai pembangunan hubungan yang nyata dengan gerakan petani dan tanpa memberinya dukungan yang efektif. Bagaimanapun juga, keberatan yang mulai muncul adalah: jika kita bicara gerakan demokratik-borjuis, maka kita terpaksa harus menghapuskan segala perbedaan antara kaum reformis dengan gerakan revolusioner. Belakangan ini, perbedaan tersebut Nampak jelas diperlihatkan di negeri-negeri terbelakan dan kolonial, karena borjuis imperialis, dengan kekuasaanya, melakukan segala upaya untuk juga menumbuhkan gerakan reformis di kalangan negeri-negeri tertindas. Telah ada penyesuaian antara kaum borjuis dari neger-negeri penghisap dengan koloninya, sehingga sangat sering terjadi—bahkan mungkin di banyak kasus—borjuis dari negeri-negeri tertindas, selain tidak mendukung gerakan nasional, mereka malah menjalin kesepakatan penuh dengan borjuis imperialis, yakni menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan gerakan revolusioner dan kelas-kelas revolusioner. Tanpa bisa dibantah lagi, terbukti dalam komisi ini, karenanya kami memutuskan bahwa satu-satunya sikap yang benar adalah memperhitungkan perbedaan tersebut ke dalam pertimbangan dan, di hampir semua perbincangan, mengganti istilah “nasionalis-revolusioner” dengan istilah “borjuis-demokratik”. Arti penting dari perubahan tersebut adalah bahwa kita, sebagai kaum komunis, harus dan akan mendukung gerakan pembebasan borjuis di negeri-negeri kolonial hanya jika mereka berlaku sebagi revolusioner sejati, dan bila eksponen-eksponennya tidak menghalangi kerja-kerja kita dalam mendidik dan mengorganisir semangat revolusioner kaum tani dan rakyat terhisap. Jika kondisi tersebut tidak ada, kaum komunis di negeri-negeri ini harus melawan kaum borjuis-reformis, yakni mereka yang menjadi pahlawan-pahlawan internasional II." [Lenin, Report of the Commission on the National and the Colonial Question, Selected Works (Moscow, 1975, vol. 3. pp. 406-407]
Lenin juga memajukan perspektif tentang ngeri-negeri kolonial dan semi-kolonial yang terbelakang secara ekonomi bisa meninggalkan tahap perkembangan ekonomi kapitalis jika kaum komunis memenangkan kepemimpinan gerakan pembebasan nasional, mengorganisir kelas pekerja (termasuk kaum tani) ke dalam Sovyet dan mencari dukungan dari “kaum proletar dari negeri-negeri maju”.
Poin-poin dasar tersebut dirinci dengan lebih seksama pada konggres Komintern yang ke 4 (Desember 1922)—yang akhirnya dihadiri oleh Lenin—dan tertuang dalam bukunya Theses on the Eastern Question yang, terutama, menegaskan bahwa:
"Walau waspada bahwa pada lingkungan sejarah yang berbeda, para pejuang pembebasan politik nasional bisa terdiri berbagai macam orang, namun Komunis internasional akan tetap memberikan dukungan kepada gerakan revolusioner nasional melawan imperialisme. Bagaimanapun juga, masih tersisa keyakinan bahwa rakyat tertindas hanya bisa menuju kemenangan melalui sebuah garis revolusioner yang konsisten, yang dirancang untuk mederapkan massa yang besar dalam perjuangan yang aktif dan perjuangan untuk memutuskan hubungan (sepenuhnya) terhadap semua unsur yang mendukung konsiliasi dengan imperialisme demi kepentingan kelasnya sendiri. Yakni katan yang menghubungkan kaum borjuis pribumi dengan elemen-elemen reaksioner-feodal, persaingan antar pimpinan yang berbeda ras dan suku, antagonisme antara desa dan kota, dan perjuangan antara kasta dan sektarian agama-nasional
Gerakan revolusioner di negeri-negeri Timur terbelakang tidak akan berhasil jika tidak membasiskan diri pada aktivitas massa petani yang besar. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa partai-partai revolusioner di negeri-negeri Timur harus memformulasikan program agrarian yang jelas yang memasukkan tuntutan untuk sepenuhnya menggulingkan feudalisme dan institusinya. Untuk menderapkan massa petani ke dalam suatu perjuangan aktif pembebasan nasional, kaum revolusioner harus melakukan sebuah perubahan radikal berdasarkan pada isu kepemilikan tanah, dan sedapat mungkin memaksa partai-partai borjuis nasional untuk menyetujui program agrarian revolusioner ini…
Gerakan pekerja yang baru saja muncul di Timur merupakan hasil dari perkembangan kapitalisme asli (dalam negerinya). Hingga saat ini, kekuatan inti kelas pekerja di negeri-negeri tersebut bahkan sudah akan bertransisi, dari bengkel kerajinan kecil menjadi pabrik-pabrik kapitalis yang besar. Kaum terpelajar borjuis-nasionalis terlibat dalam gerakan revolusioner kelas pekerja dalam perjuangan melawan imperialisme, dan kehadirannya mula-mula akan mengambil kepemimpinan organisasi dan aktivitas organisasi serikat buruh dalam yang baru didirikan. Pada awalnya, kaum proletar tidak bereaksi melampaui batas “kepentingan bersama bangsa” demokrasi borjuis (pemogokan melawan birokrasi dan pemerintahan imperialis di India dan Cina). Seringkali, seperti yang ditekankan dalam konggres Komintern yang ke-II, unsure-unsur yang mewakili nasionalisme borjuis, memanfaatkan kewibawaan Sovyet-Rusia (baik secara politik maupun moral) untuk memasokkan (pada naluri kelas para pekerja) aspirasi borjuis-demokratik dengan penyamaran “Sosialis” atau “Komunis”, dalam rangka—meskipun mereka sendiri tidak sepenuhnya sadar akan hal tersebut—menyelewengkan cikal-bakal kelompok proletar yang baru saja terbentuk tersebut dari tugas utama sebagai organisasi kelas (.beberapa perwakilan Kuomintang di Cina menyerukan “Negara Sosialisme”)….
Tugas-tugas obyektif revolusi kolonial melampai batas-batas demokrasi borjuis, karena kemenangan menentukan dalam revolusi ini bertentangan dengan aturan dunia imperialisme. Perjuangan revolusioner menentang kolonial awalnya dipelopori oleh borjuis-pribumi dan kaum terpelajar borjuis tetapi, seiring dengan keterlibatan massa petani proletar dan semi-proletar serta kepentingan sosial rakyat kebanyakan mengemuka, gerakan mulai memisahkan diri dari elemen borjuis besar dan borjuis pemilik tanah.
Perjuangan memberi pengaruh pada massa petani juga berarti menyiapkan kaum proletar pribumi dalam kepemimpinan politiknya. Hanya ketika kaum proletar telah mengerjakan pekerjaan pendahuluan ini, baik dalam barisannya sendiri maupun dalam lapisan sosial yang terdekat dengannya, mereka bisa menantang demokrasi borjuis—yang, karena kondisi keterbelakangan negeri-negeri Timur, tak bisa disebandingkan kalayakannya dengan negeri-negeri di Barat." [Theses, Resolutions and Manifesto of The First Four Conggress of The Third International (London, 1980) hal. 411-414)
Thesis-thesis tersebut kemudian mengarisbawahi orientasi dan tugas kaum komunis di negeri-negeri Timur:
"Penolakan atas kaum komunis di koloni-koloni untuk ikut ambil bagian dalam perjuangan melawan tirani imperialis, dengan dalih bahwa apa yang seharusnya dilakukan adalam “mempertahankan” kemandirian kelas mereka, merupakan suatu oportunisme yang paling buruk dan hanya mencemari revolusi kaum proletar di negeri-negeri Timur. Yang tidak kalah berbahayanya, yang juga harus dikenali, adalah usaha untuk menyingkir dari perjuangan untuk memenangkan tuntutan mendesak sehari-hari kelas pekerja dengan dalih demi kepentingan “persatuan nasional” atau “perdamaian sipil” dengan borjuis-demokrat. Partai-partai komunis dan buruh di negeri-negeri kolonial dan semi-kolonial menghadapi tugas ganda: pada satu sisi, mereka berjuang untuk memberikan jawaban yang lebih radikal atas tuntutan revolusi demokratik-borjuis, yang diarahkan untuk mencapai kemerdekaan politik nasional; di sisi lain, mereka harus mengorganisir massa buruh dan tani untuk memperjuangkan kepentingan kelas mereka sendiri, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya semua kontradiksi dalam kubu nasionalis borjuis-demokratik. Dengan memajukan tuntutan sosial, kaum komunis akan mendorong dan melepas energi revolusioner yang tidak bisa mendapatkan mimbar atau salurannya dalam tuntutan kaum borjuis liberal. Kelas buruh dari negeri kolonial dan semi-kolonial harus sungguh-sungguh meyakini bahwa hanya perjuangan yang menyeluruh dan intensif dalam melawan penindasan imperialisme (yang berkekuatan besar) lah yang dapat menuntunnya ke arah tampuk kepemimpinan revolusioner. Di sisi lain, hanya organisasi politik dan organisasi ekonomi, serta pendidikan politik bagi kelas buruh dan lapisan semi-proletar, yang kemudian bisa meningkatkan lingkungan revolusioner bagi perjuangan anti imperialis
Partai-partai komunis negeri-negeri kolonial dan semi-olonial di kawasan Timur masih kurang lebih berada pada tahap embrio dan harus ikut ambil bagian dalam setiap gerakan yang memberi mereka akses ke massa (ibid, hal. 414-415)
Inti dari perspektif thesis tersebut adalah tentang kebutuhan untuk membangun suatu “Front Persatuan Anti Imperialis” di koloni maupun non-koloni. “Manfafat” tesis tersebut ada;ah seperti yang dinyatakannya: “Dengan landasan perspektif bahwa perjuangan melawan imperialisme akan memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut, maka dituntut mobilisasi seluruh elemen revolusioner. Mobilisasi tersebut menjadi lebih dibutuhkan karena ada kecenderungan bahwa kelas-kelas penguasa pribumi akan membuat kompromi dengan modal asing, yang secara langsung bertentangan dengan kepentingan fundamental massa rakyat” (ibid, hal. 415)
Dalam rangka menyerukan untuk membetnuk front anti imperialisme, tesis tersebut menegaskan, “seruan tersebut akan membantu membongkar kebimbangan berbagai kelompok borjuis nasionalis. Slogan tersebut juga menolong massa buruh untuk mengembangkan kehendak revolusionernya dan untuk meningkatkan kesadaran kelas mereka; dengan demikian akan menempatkan mereka pada jajaran terdepan dari mereka yang berjuang melawan bukan saja imperialisme, tapi juga sisa-sisa feudal.”
Tesis-tesis tersebut merancang syarat-syarat di bawah ini dalam membentuk semacam front anti-imperialisme:
"Gerakan buruh di negeri-negeri kolonial dan semi-kolonial harus benar-benar terlebih dahulu memantapkan diri sebagai faktor revolusioner yang independen dalam front anti-imperialisme. Hanya bila nilai pentingnya sebagai faktor independen sudah dipahami, dan bila telah ada jaminan atas otonomi politiknya secara utuh, maka perjanjian sementara dengan borjuis-demokrat bisa dipertimbangkan untuk untuk diizinkan atau dibutuhkan. Demikian juga, kaum proletar harus mendukung dan memajukan tuntutan parsial seperti tuntutan republik demokratik independen, penghapusan atas seluruh hak-hak istimewa kaum feudal dan bangsawan, menerapkan hukum-hukum yang menghormati hak-hak perempuan dan lain-lain yang, sejauh ini, karena perimbangan kekuatan yang ada sekarang, tidak dapat dengan segera mengimplementasikan program-program soviet tersebut. (ibid, hal. 416)
Akhirnya, tesis-tesis tersebut mengatakan bahwa “tuntutan untuk melakukan aliansi yang erat dengan Republik Sovyet proletar merupakan inti dari aliansi anti-imperialis.” Tuntutan tersebut, sebagaimana ditambahkan dalam tesis-tesis tersebut, “Harus disertai dengan perjuangan yang teguh dalam memenangkan tuntutan demokratisasi maksimum sistim politik” di negeri-negeri semi-kolonial agara dapat “memisahkan elemen-elemen yang paling reaksioner secara politik dan sosial dari para pendukung popular mereka”, dan untuk “memberi kebebasan bagi organisasi pekerja dalam memperjuangkan kepentingnan kelasnya (tuntutan untuk mendirikan republik demokratik, reformasi agraria, reformasi sistim pajak, organisasi pegawai administrasi yang berdaulat secara popular (tidak ada campur tangan pemerintah), peraturan-peraturan perburuhan, larangan buruh anak, perlindungan kelahiran dan kesejahteraan anak, dan lain-lain).” (ibid, hal. 416) |