Pemilihan Legistatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 telah usai. Ajang dimana para elit mengumbar janji-janji politik, menawarkan ekonomi kerakyatan, anti neoliberalisme, kemandirian bangsa sebagai barang dagangannya agar laku ditengah situasi ekonomi yang sedang krisis [2] dan kemiskinan yang makin merajarela.

Tak jarang rapat-rapat akbar dilakukan hanya sebagai seremonial menuju kursi panas, mengukur kantong-kantong massa tanpa ada sebelumnya penyadaran politik secara utuh yang dilakukan oleh para elit politik atas situasi nasional hari ini. Sehingga tak heran “massa mengambang” menjadi sasaran empuk para elit ditengah kesadaran rakyat yang masih ekonomis.

Itulah gambaran situasi rakyat saat pemilu, setelah pemilu suara mereka tak lagi didengar. Rakyat kembali disibukan dengan pekerjaan menumpuk demi memenuhi kebutuhanya. Buruh kembali dihadapkan pada sistem kerja outsourching dan ancaman PHK, petani semakin stres karena harga pupuk tak kunjung turun, mahasiswa disibukan dengan tugas akademik karena biaya kuliah yang makin mahal dan sistem presensi 75%, kaum miskin kota yang tidak pernah lepas dari penggusuran dan penggarukan.

Rakyat tetap terbelenggu dalam kemiskinan, Pemilu 2009 tidak merubah “nasib” rakyat, termasuk “nasib” perempuan di tiap sektor tersebut. Terlebih dalam kondisi budaya patriarki [5] yang membuat kaum perempuan terikat tangan dan kakinya. Banyak kita jumpai sampai hari ini, ditengah biaya pendidikan yang makin mahal, anak laki-laki lebih diprioritas mengenyam pendidikan dibandingkan anak perempuan. Setelah pulang dari pabrik, buruh perempuan masih dipusingkan dengan kerja-kerja rumah tangga.

Kapitalisme Musuh Bersama, Patriarki dan Militerisme jadi Hambatan Perempuan

Persoalan krisis dan kemiskinan akut hari ini menjadi bukti bahwa kapitalisme telah gagal. Wujud asli dari upah buruh yang rendah, penjajahan modal, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan lingkungan sekitar merupakan watak sejati dari sistem kapitalisme yang memiliki motif dasar  akumulasi, ekspansi, eksploitasi. Keuntungan yang sebesar-besarnya menjadi cita-cita para kapitalis besar, sehingga tidak akan mungkin dengan watak sejati tersebut bisa memberikan kesejahteraan bagi umat manusia.  

Sepanjang sejarahnya, kapitalisme telah mengalami krisis. Pada tahun 1929 harga-harga saham di Amerika Serikat jatuh akibat over produksi dalam sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan daya beli masyarakat semakin rendah, karena nilai yang sebenarnya tak mampu dibeli dengan harga yang mahal. Sehingga konsekuensi dari penerapan sistem ekonomi tersebut semakin memperbesar lubang krisis.
Dapat dilihat, Amerika Serikat dan negara maju lainnya sejak tahun 1970-an tidak mengalami kenaikan pendapatan dari hasil produksi. Tingkat pertumbuhan sebenarnya ekonomi kapitalis dunia turun dari rata-rata 4,9 persen per tahun pada tahun 1960-an, menjadi 3,8 persen pada tahun 1970-an, kemudian 2,7 persen, pada tahun 1980-an, dan hanya 1,2 persen, pada tahun 1990-an. Berbagai data perkembangan dunia sepuluh tahun terakhir menyatakan bahwa 2,5 miliar (40%) rakyat hidup di bawah 2 USD/hari; berbagi hanya 5% dari total pendapatan dunia; sementara 54% pendapatan tersebut masuk ke hanya 10% kantung orang-orang terkaya di negeri-negeri maju [6]. Kondisi ini terus berlangsung hingga pada tahun 2000 industri informasi teknologi mengalami krisis.

Modal membutuhkan ladang investasi (agar terus terakumulasi), ketika panen keuntungan sedikit dan lambat, investasi fiktif pun dijadikan cara oleh para kapitalis internasional (melalui penjualan saham, porto folio, valuta asing,dll) dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan banyak dan cepat. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, bukan harapan baik yang didapat tetapi badai krisis kembali datang di penghujung tahun 2008. Ini adalah krisis terbesar di sepanjang sejarah kapitalisme hidup (terburuk sejak Depresi Besar tahun 1930),  dimana krisis besar-besaran ini terjadi karena merupakan perpaduan dari resesi keuangan, kolapsnya sektor perumahan, krisis kredit, dan deflasi terhadap aset-aset raksasa, yang terjadi dalam waktu yang bersamaan [7].

Inilah konsekuensi dari modal yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sektor riil menjadi hancur akibatnya tenaga produktif masyarakat juga makin hancur, terlebih kaum perempuan. Kapitalis berkepentingan mempekerjakan perempuan karena mereka adalah penghasil tenaga kerja murah, ditengah jumlah pengangguran yang kian meningkat akibat PHK massal sejak depresi besar di tahun 1930-an. Demi memenuhi kebutuhan keluarga, ketika perempuan harus di PHK dan suami juga menjadi korban yang sama, kaum perempuan terpaksa bekerja sebagai penjual kerajinan tangan atau makanan di jalan atau menjadi pencuci baju. Belum lagi, persoalan pendidikan, kesehatan, dan bahan pokok  semakin sulit diakses oleh sebagian besar rakyat dan kaum perempuan. Ibu-ibu dan kaum perempuan miskin rela mengantri bahkan nyawa menjadi taruhan untuk bisa mendapatkan BLT, Raskin, sembako,dll dari ceceran dana utang. Hasilnya rakyat yang harus menanggung utang, bahkan bayi yang baru lahir menanggung 11 juta per jiwa.

Kaum perempuan lah yang paling dirugikan dari sistem kapitalisme ditengah budaya patriarki yang belum hancur. Inflasi besar-besaran di kota menyebabkan ibu-ibu rumahtangga harus menelusuri pasar demi pasar untuk mencari bahan makanan dengan harga terendah, selain itu mengurangi jatah makan dirinya agar dapat memberikan jatah tersebut pada anak-anaknya. Kerja-kerja domestik lebih banyak dilakukan di daerah pinggiran dan kumuh yang tidak dialiri listrik, air, fasilitas kesehatan dan sekolah. Pengangguran diperburuk dengan adanya pelacuran, alkohol dan kecanduan obat yang kerap melahirkan tindak kekerasan (tindak militeristik) terhadap perempuan, seperti pemerkosaan, KDRT, pelecehan seksual, dll.

Di Bali, kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung meningkat. Menurut Ida Bagus Alit dari Bagian Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, selama 2008 terjadi 164 kasus kekerasan pada perempuan. Namun pada enam bulan pertama 2009, kasusnya sudah mencapai 78 kasus. “Jadi sudah lebih dari separo,”ujar dia, Jumat (3/7) dalam sosialiasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang [8].

Situasi kaum perempuan di daerah pedesaan bahkan lebih buruk lagi. Dengan tidak tersedianya pelayanan umum membuat mereka harus mengerjakan tugas-tugas domestik dalam kondisi yang brutal. Kerja-kerja domestik juga meliputi memberi makan ternak dan menyiapkan hasil produksi untuk dijual ke pasar. Kaum perempuan harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan air dan kayu. Petani perempuan dipaksa untuk menjadi petani penggarap atau buruh harian [9].

Demokrasi Tanpa Elit/Partai Politik Busuk, Politik Kuota 30% untuk Perempuan dari Partai Independen (Tidak Terkooptasi dan Berkooperasi dengan Musuh Rakyat)

Perubahan sistem untuk menjadi lebih baik bergantung pada proses demokrasi yang dijalankan. Hal ini penting karena pembebasan rakyat membutuhkan syarat demokrasi. Lihat saja penggulingan Soeharto di tahun 1998, ketika persoalan demokrasi menjadi persoalan bersama, rakyat turun ke jalan melawan rejim yang selama 32 tahun membungkam partisipasi rakyat. Tetapi dalam kapitalisme, demokrasi yang diberikan bagi rakyat dan kaum perempuan adalah demokrasi palsu. Demokrasi tersebut dipakai hanya untuk melanggengkan kekuasaan elit politik (baik laki-laki maupun perempuan) yang pro dan menguntungkan akumulasi modal.  

Partisipasi rakyat hanya dibuka luas ketika PEMILU, setelah itu diserahkan pada elit/ partai politik yang sampai sekarang tidak pernah konsisten menyelesaikan persoalan rakyat dan perempuan khususnya. Elit politik perwakilan perempuan pun gagal. Sejarah membuktikan, Megawati saat berkuasa banyak mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Salah satu diantaranya menaikkan harga BBM, dimana terlebih yang menjadi korban adalah perempuan atau ibu-ibu miskin yang kian hari kian meningkat.

Berlakunya UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 19 Maret 2007, merupakan bukti bahwa pemerintah dan elit/partai politik merupakan agen imperialisme/penjajahan modal. Ditambah lagi dengan privatisasi BUMN kepada pihak asing/swasta. Rejim SBY-KALLA menyetujui privatisasi 34 BUMN tahun ini. Dengan 10 BUMN diprivatisasi tahun lalu, total yang diajukan pemerintah ke DPR menjadi 44 BUMN. Inilah jumlah terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Apalagi, privatisasi kali ini disertai penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, 12 BUMN kepada investor strategis, dan beberapa BUMN lainnya kepada asing. Periode 1991-2001, Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN. Periode 2001-2006, pemerintah 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 10 BUMN. Kebijakan ini jelas menunjukan bahwa apa yang dilakukan rejim SBY saat ini-- hal yang sama juga dilakukan oleh Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Megawati-- sebagai langkah yang tidak lepas dari agenda neoliberalisme IMF, Bank Dunia, ADB, maupun kalangan korporat asing [10].

Tindakan pemerintah dan elit/partai politik ini semakin memperjelas watak asli borjuis nasional kita yang tidak pernah konsisten memperjuangkan nasib rakyat dan perempuan. Kesadaran anti elit pun  mulai terlihat dengan makin banyaknya perlawanan massa diberbagai daerah yang menentang kebijakan elit yang tidak pro rakyat. Bahkan cerminan ketidakpercayaan rakyat terhadap elit/partai politik, terwujud dari sikap politik rakyat yang berposisi golput. Ini bukti bahwa pemilu 2009 tidak merubah nasib rakyat.

Hal ini juga berlaku bagi pembebasan kaum perempuan, melihat hambatan tersebut, kaum perempuan harus didorong maju untuk mengejar ketertinggalannya ditengah masyarakat yang masih partiarkis. Demokrasi menjadi sangat penting untuk mencapai kesetaraan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya. Hal maju yang diperoleh dari perjuangan kaum perempuan adalah memenangkan kuota 30% di ranah politik parlemen. Hal ini penting agar perempuan bisa memperjuangkan problem mendasar kaumnya [11] dan rakyat pada umumnya.

Namun, ranah parlemen ini dimanfaatkan oleh para elit/partai politik untuk mengilusi kesadaran kaum perempuan. Ditengah kesadaran rakyat yang sudah anti elit ini harus segera dibangun pemahaman bahwa dengan kekuatan sendiri, rakyat bisa mendapatkan kesejahteraan. Begitu juga dengan persoalan perempuan hari ini, tidak bisa menyerahkan suara pada wakil perempuan di parlemen kalau perempuan tersebut berasal dari partai yang busuk, tidak pro rakyat miskin, dan patriarkis. Ini akan menjadi dilema baru bagi kaum perempuan.

Jalan keluar dari dilema tersebut adalah, kaum perempuan harus membangun organisasinya sendiri yang independen (tidak berkooptasi dan berkooperasi) dari musuh –musuh rakyat, yaitu agen penjajah modal (imprealis), pemerintah agen penjajah modal, elit/ partai politik busuk, sisa orde baru, reformis gadungan, militer, dan milisi sipil reaksioner. Stratak politik ini harus dipahami sebagai bentuk demarkasi (garis pemisah) dan ketegasan sikap antara rakyat dengan elit (musuh rakyat). Organisasi perempuan juga harus bersatu dengan gerakan rakyat independen lainnya dan dengan metode mobilisasi massa besar, kuat, terorganisir secara nasional, maka pembebasan perempuan dan rakyat niscaya akan tercapai! (Selesai)