Senin (12 Juli 2010), di tengah teriknya matari, puluhan buruh yang tergabung dalam PPBI (Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia) menggelar demonstrasi di depan Istana, menuntut pembatalan kenaikan TDL dan mengambil alih industri nasional di bawah kontrol rakyat. Sebelum menggelar aksi di istana, puluhan buruh PPBI melakukan aksi protes di Depnaker menuntut penyelesaian berbagai kasus di daerah seperti buruh PT. WRP di Sumatra Utara, buruh tambang BJE (Bara Jaya Energi) Kalimantan Timur, buruh PT. Nissin di Bekasi, buruh supir Bandara di Kaltim, buruh PT. Indofood Bekasi, buruh PT. Mikro Bandung. 

Dalam orasi-orasinya, beberapa aktivis buruh PPBI dari berbagai daerah menuntut kepada Depnaker supaya bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran terhadap buruh seperti PHK sepihak, intimidasi, union busting dan berbagai kasus lainnya. Selama ini, pihak Disnaker di daerah maupun Depnaker di tingkat nasional selalu abai terhadap nasib buruh tertindas. Kasus terus bertambah, akan tetapi tak ada satu pun yang terselesaikan. Buruh, tetap menjadi pihak yang dirugikan. Setelah puas berorasi di depan Depnaker, puluhan massa aksi pun bergerak menuju istana, sementara beberapa delegasi dari masing-masing buruh yang berkasus melanjutkan negosiasi dengan pihak Denaker. 

HENTIKAN PEMBANTAIAN RAKYAT PALESTINA;

Serangan Israel terhadap konvoi 6 kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Freedom Flotilla, di perairan internasional, telah menewaskan dan melukai orang-orang sipil dari berbagai negara. Di salah satu kapal, Mavi Marmara, yang berpenumpang 600 orang sipil, tentara Israel yang turun dari helikopter di tengah malam buta menyerang membabi buta para penumpang, bahkan dengan peluru tajam. Sementara, tentu saja, para penumpang, walau tanpa persiapan, terpaksa melawan dengan apa adanya. 

Freedom Flotilla adalah sebuah misi yang diorganisasikan oleh suatu koalisi dari organisasi-organisasi dari 50 negara yang hendak membantu membuka blokade Israel terhadap jalur Gaza sejak tahun 2007. Misi tersebut kali ini mengirimkan 700 aktivis sipil dari 50 negara dengan lebih dari 10.000 ton bantuan obat-obatan, makanan, perlengkapan kedokteran, perlengkapan rekonstruksi bangunan, serta berbagai material lain yang tak lagi diperoleh warga Gaza. Bahkan air bersih dan listrikpun tak lagi dimiliki warga Gaza sejak setahun belakangan ini akibat blokade tersebut. 

Bagaimana mungkin serangan terhadap Flotilla tidak disebut tindakan yang sangat brutal, tak berperikemanusiaan, dan sudah sedemikian jauh menginjak-injak hukum internasional dan hak-hak azasi manusia? Sudah tepatlah jika seluruh rakyat dunia mengutuk tindakan tersebut, dan, melakukan solidaritas hingga Gaza dibebaskan dan Palestina dapat berdiri menjadi negara merdeka.